Kapolres Sangihe Sulut Bantah Back Up Tambang Ilegal, Sentil Surat Terbuka yang Viral

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kapolres Sangihe AKBP Dhana Ananda Syahputra angkat bicara terkait tudingan jajarannya terlibat dalam memback up tambang ilegal.

Dia dengan tegas membantah hal tersebut, dan menyebut informasi tersebut tidak benar.

“Itu tidak benar, jajaran kami pun sudah memproses beberapa kasus tambang ilegal," jelasnya via telephone Senin (4/3/2024)

Kapolres pun ikut menyentil soal surat terbuka viral yang menyeret namanya terlibat dalam tambang, hingga setoran perjudian.

"Itu dimuat oleh akun tidak bertanggung jawab, Anggota pun tidak ada yang mengakui menulis itu kan. Akun itu jelas bodong bisa dilihat fotonya dari mana, akunnya baru terbit. Dibuat berita begitu kemudian disebar via wa,” ujarnya.

Menurut Kapolres, pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait fitnah tersebut.

"Jelas kita banyak yang keberatan, karena di situ bukan hanya saya yang diserang, kita proses hukum," ungkapnya

Diketahui Aktivis Save Sangihe Island, Jull Takaliuang mengecam keras adanya permainan para mafia yang dinilai mencederai penegakan hukum.

Menurutnya aparat penegakan hukum tak punya nyali untuk memberantas para mafia,  pelaku tambang ilegal di Sangihe.

"Informasi yang sudah beredar, hari ini ada akun Facebook yang secara terbuka memberitakan itu, lalu kami juga mendapatkan screenshot ada komunikasi dari sebuah grup, dimana mereka ada pelaku tambang, aparat, ada anggota DPRD ada orang-orang yang menjadi bagian penting di sana," ujarnya

Dia melihat sudah banyak bukti petunjuk dimana aparat dan pemerintah sudah terkontaminasi institusi penegakan hukum sedang tidak baik-baik saja. 

"Hari ini bisa dilihat adanya tindak pidana pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pertambangan tidak pernah ditindak oleh polisi," sambungnya.

Sementara itu, aktivis Indonesia Corroption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan, aparat penegak hukum harusnya menindak para pelaku tambang ilegal bukan malah membiarkan.

"Yang perlu dilihat adalah aparat penegakan hukum harusnya menegakan hukum, bahwa tidak ada ijin yang dimiliki PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) untuk melakukan aktivitas pertambangan, sehingga mestinya jika memang ada aktivitas disana aparat penegak hukum harus menindak para pelaku, sebagaimana hukum yang berlaku," tegas Egi.

Menurutnya aktivitas pertambangan ilagal sudah mengancam kehidupan masyarakat Sangihe.

"Jadi ini penting karena apa yang dilakukan di Sangihe kita melihat dampak lingkungan nya sudah terjadi secara nyata, sudah meluas mengancam kehidupan warga sekitar, jadi sekali lagi aparat penegak hukum harus bersikap tegas demi penegakan hukum," jelasnya kembali. (Ren)