3 Berita Populer Sulawesi Utara: Hasil Sementara Caleg hingga Kepala Inspektorat Pegang 2 Jabatan

Peraturan ini meneskan bahwa dewan pengawas yang diangkat dari pejabat pemerintah daerah diprioritaskan yang melakukan evaluasi pembinaan dan pengawasan.

Inspektorat adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi evaluasi, pengawasan dan pembinaan BUMD.

"Jadi Inspektur menjadi Pjs Ketua Dewan Pengawas merupakan bagian dari amanat Permendagri," kata Novly Wowiling.

Lebih lanjut ditambahkan Novly Wowiling bahwa Bupati Minut selaku kuasa pemegang modal (KPM) memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas serta memiliki hak diskresi untuk mengangkat Inspektur kabupaten Minahasa Utara sebagai Pjs Ketua Badan Pengawas di PUD Klabat.

Hal tersebut juga mengacu Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 dan Pasal 1 angka 9 serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

"Pengalaman dan kompetensi inspektur yang melaksanakan fungsi sebagai pengawas, pemeriksa dan evaluator Perangkat Daerah, memiliki kesesuaian dengan tugas Dewan Pengawas di PUD Klabat," kata Sekda Wowiling.

Sehingga, lanjut dia, pengangkatan Inspektur Kabupaten Minahasa Utara justru dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh Direksi dan Pegawai di PUD Klabat agar bebas dari Korupsi. 

Hal itu dapat dilihat dengan adanya deviden yang diberikan oleh PUD Klabat pada akhir tahun 2023.

"Hal ini tentu meski masih belum sesuai target, namun telah menunjukkan adanya kemajuan serta peningkatan tertib pengelolaan keuangan BUMD," tambahnya.

Khusus untuk PUD Klabat, telah menunjukkan adanya kemajuan.

Baca selengkapnya -->

Itulah 3 berita populer Sulawesi Utara.

(Tribunmanado.co.id/Alp/Tim Tribun Manado)

Baca Berita Lainnya dari Tribun Manado di Google News