Guru Besar UMY Dorong Parpol Pendukung Anies-Ganjar Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Koalisi partai politik pendukung Pasangan Calon (Paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon 01 Ganjar Pranowo-Mahfud MD didorong jadi oposisi.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriawan berharap pasca Pemilu 2024 ada partai politik yang kuat jadi opsi untuk menjadi penyambung 'lidah' rakyat di pemerintahan.

"Saya berharap ada yang berani oposisi dan suaranya harus cukup signifikan. Sehingga kita bisa melihat kompetisi politik yang lebih indah," kata Iwan di Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Karena partai politik oposisi, kata Iwan membantu rakyat untuk bersuara. Kalau oposisi tidak kuat, menurutnya rakyat tidak punya penyalurnya.

Maka atas hal itu dikatakan Iwan, rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk bersuara.

"Kemudian masyarakat madani menjadi cek dan penyimbang lapis ketiga," jelasnya.

Kemudian Iwan juga menilai gaya rekonsiliasi merangkul pihak berseberangan yang digaungkan para politisi, menurutnya tak akan membuat Indonesia jadi bangsa yang besar.

"Kita tidak bisa jadi bangsa besar kalau begitu. Syarat negara maju itu kan kalau masyarakat madani kuat. Ciri masyarakat madani yang kuat itu independen, begitu juga dosen dan profesor," jelasnya.

Dikatakannya dirinya sebagai seorang profesor punya kewajiban moral untuk mengingatkan pemerintah jika ada suatu hal yang keliru.

"Sekarang saya sebagai profesor punya kewajiban moral dan intelektual untuk mengingatkan pemerintah," tegasnya.

Tunggu PDIP

Pertarungan Pilpres 2024 bergeser ke parlemen. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menunggu PDIP terkait wacana hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Koalisi Perubahan yang didukung Partai Nasdem, PKB dan PKS mendukung Pasangan Calon (Paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. PDIP didukung PPP mendukung Paslon 01 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menyinggung perihal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang belum lama ini bergulir.

Dia menduga, wacana penggunaan hak angket DPR merupakan upaya untuk memakzulkan Kepala Negara.