Dua Hari Menuju Pemilu 2024: TPN Bicara Netralitas TNI-Polri hingga Film Dirty Vote

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pesta rakyat Pemilu dan Pilpres 2024 dua hari lagi. TNI dan Polri diminta terus menjaga netralitas.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto mengimbau TNI-Polri netral dalam menjalankan tugasnya sesuai konstitusi.

Ia berharap selama masa tenang ke depan menjadi cermin kebebasan suara rakyat untuk bergerak tanpa paksaan dan intimidasi dalam menggunakan haknya pada pemilu 2024.

"Pada kesempatan ini kami juga mengimbau seusai dengan tugas-tugas konstitusional dan dengan sejarah yang gemilang untuk TNI-Polri benar-benar menempatkan netralitasnya," kata dia saat konferensi pers di Media Center TPN Menteng Jakarta Pusat pada Minggu (11/2/2024).

"Jadi tiga hari ke depan harus menjadi suatu cermin kebebasan suara rakyat, civil society, semua untuk begerak tanpa paksaan, tanpa intimidasi, bahkan juga tanpa money politic. Dengan demikian pemilu bisa berjalan dengan baik," sambung dia.

Ia mengingatkan peristiwa sejarah yakni pada pemilu legislatif tahun 1997.

Saat itu, tercatat partai Golkar memenagkan pemilu legislatif dengan perolehan 74,51 persen suara dengan 325 kursi.

Menurutnya, sejarah tersebut membuktikan bahwa rezim yang sangat otoriter pun bisa tumbanh oleh kekuatan rakyat yang didorong gerakan mahasiswa.

"Dan perguran tinggi saat ini sudah bergerak menyuarakan hal tersebut dan kami harapkan ini bisa didengarkan sebagai suara rakyat, suara kebenaran, aga 3 hari ke depan Indonesia bisa menampikkan gambaran demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata dia.

Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis memandang film dokumenter besutan jurnalis sekaligus sutradara Dandhy Dwi Laksono yang baru dirilis hari ini Minggu (11/2/2024) berjudul Dirty Vote penting untuk pendidikan politik masyarakat.

Todung mengatakan film tersebut penting untuk masyarakat agar bisa memahami dinamika politik di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Media Center TPN Menteng Jakarta Pusat pada Minggu (11/2/2024).

"Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus, pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua untuk punya kemelekan politik dalam memahami dinamika politik di Indonesia," kata dia.

Ia berharap film yang bermuatan kritik terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut tidak direspons dengan kriminalisasi.

Sikap "baperan" atau membawa perasaan, kata dia, dapat membahayakan demokrasi.