Ahok Belum Terima Surat Pemberhentian dari BUMN, Stafsus Bilang Tidak Masalah, Silahkan Kampanye

TRIBUNMANADO.CO.ID - Akhirnya pihak BUMN menanggapi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut tak bisa kampanye karena surat pemberhentian dirinya dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) belum terbit.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun angkat suara terkait hal tersebut.

Diketahui sebelumnya, Ahok mengajukan pengunduran diri pada 1 Februari 2024.

Sepekan resmi mundur, Menteri BUMN Erick Thohir tidak mau mengeluarkan surat pemberhentian dirinya.

Menanggapi hal itu, Arya Silungga mengatakan Ahok tak perlu ribet, sebab Kementerian BUMN tidak melarangnya untuk berkampanye.

Arya menjelaskan, saat Ahok mengajukan pengunduran diri, di saat itu pula tak lagi menjabat sebagai Komut Pertamina.

"Enggak usah dibuat ribet, karena sebenarnya ketika dia (Ahok) mengundurkan diri pada tanggal tersebut, ya dia langsung berhenti sebagai komisaris," ujar Arya dalam keteranganya kepada media, Kamis (8/2/2024).

Arya pun menegaskan, bahwa tak ada upaya dari Erick menahan penerbitan surat pemberhentian Ahok dari Komut Pertamina. Arya bilang, surat itu saat ini sedang di proses.

"Proses untuk surat dari Pak Erick, nanti diterbitkan. Jadi enggak ada yang spesial, bahwa enggak ada Pak Ahok ditahan, enggak ada urusan," kata dia.

Arya mengatakan, meski surat masih berproses, Ahok sudah bebas tugas dari BUMN dan diperbolehkan untuk berkampanye mendukung pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden yang dia pilih.

Menurutnya, tak ada perbedaan antara Ahok dan komisaris BUMN lainnya yang melakukan pengunduran diri lantaran ingin berkampanye. Semuanya setelah mengajukan pengunduran diri, tak ada larangan untuk berkampanye.

Arya mencontohkan, seperti Muhammad Arief Rosyid Hasan yang mundur dari jabatan Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Saat mengundurkan diri pada 7 November 2023 lalu, Arief bisa langsung bergabung ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi kalau Pak Ahok mau kampanye, silahkan saja, enggak ada masalah, jangan dibuat ribet, dan enggak ada yang spesial, buat semua sama saja komposisinya," kata dia.

Sebelumnya, diketahui mengundurkan diri dari Komut Pertamina karena ingin turun langsung berkampanye mendukung pasangan calon (paslon) calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pejabat BUMN, termasuk komisaris memang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan harus bebas dari politik praktis. Jika ingin berkampanye, maka harus mengundurkan diri dari jabatan di BUMN.