Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Mahfud Mundur dari Menko Polhukam

Kata Jokowi Tanggapi Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Singgung Tentang Hak

Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Presiden Jokowi sebut hak Prof Mahfud dan sangat menghargai keputusannya.

|
Editor: Frandi Piring
(Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi menanggapi Mahfud MD yang mundur dari Menko Polhukam. Singgung tentang hak. Potret Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024). 

Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, mundurnya Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dapat mengurangi potensi penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye.

“Ada anggapan publik, bahwa menteri menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik (kampanye),” kata Ganjar usai bertemu masyarakat lintas etnis di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Rabu (31/1/2024).

Menurut Ganjar, keputusan mundur tersebut adalah langkah yang baik untuk sebuah pertanggungjawaban dan menghindari konflik kepentingan.

“Barangkali yang lain bisa mengikuti," ujar Ganjar.

Tanggapan Anies

Di lain kesempatan, Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan, memuji langkah calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD,

yang memilih mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam). 

Pujian itu disampaikan Anies saat berkampanye di Kabupaten Pamekasan, Rabu (31/1/2024). 

Menurut Anies, langkah Mahfud MD merupakan kemajuan dalam demokrasi yang menjunjung etika. 

"Kita menghormati keputusan Mahfud MD. Saya mengapresiasi Pak Mahfud yang telah menjunjung tinggi etika," ujar Anies. 

Menurut Anies, sudah berkali-kali soal etika disampaikan kepada masyarakat.

Bangsa ini akan berjalan dengan baik, jika pimpinannya dan calon pemimpinnya menjunjung tinggi etika.

Selain itu, aturan main yang sudah ditetapkan, ditaati bersama-sama. 

"Rakyat Indonesia sudah bisa menilai, mana pemimpin dan calon pemimpin yang punya etika dan menjunjung etika," terangnya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada rakyat Indonesia agar memilih pemimpin yang menjunjung etika.

Etika akan menjadi standar dalam melahirkan kebijakan ketika sudah memimpin. 

"Kalau pemimpin lahir dari pelanggaran etika, maka jangan berharap kebijakannya akan baik," ungkapnya.

Baca juga: Kampanye Ganjar di Manado, Polisi Rekayasa Arus Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Depan GOR Mongisidi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

 

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved