Cak Imin Ingatkan Presiden Jokowi Agar Tak Politisasi Bansos, Cawapres Nomor Urut 1: Kualat, Pak

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sorotan tajam tengah dialamatkan pada Presiden Joko Widodo.

Aksi Jokowi yang membagikan Bantuan Sosial (Bansos) dianggap sebagai politisasi hingga Tak lazim.

Seperti baru-baru ini saat Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Kaji Skema "Student Loan" Usai Ramai Bayar Kuliah Pakai Pinjaman Uang

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Cak Imin Ingatkan Jokowi

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengingatkan Presiden Joko Widodo tak menggunakan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia kembali mengingatkan bahwa bansos merupakan kebijakan yang nominalnya ditentukan oleh pemerintah dan DPR RI.

“Tidak boleh ada satu pun yang mengeklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan paslon,” ujar Muhaimin di Lapangan Pendawa, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Ia juga meminta masyarakat saling mengawasi pemberian bansos.

Pasalnya, jangan sampai bansos diberikan dengan tuntutan untuk mendukung salah satu calon.

“Nah, tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi. Supaya tidak salah sasaran, bahkan kalau hanya diberikan kepada kroninya saja,” tutur dia.

Terakhir, Muhaimin meminta Jokowi bersikap bijak dan tetap mempertahankan netralitasnya.

“Kita harap Presiden fair, presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat, Pak,” imbuh dia.

Sebelumnya, selain meresmikan sejumlah proyek infrastruktur dan mengecek harga bahan pokok dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah, Jokowi juga membagikan bansos.

Di sisi lain, menjelang Pilpres 2024, pemerintah sepakat untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko pangan untuk menggantikan BLT El Nino yang diberikan tahun lalu.

Akan tetapi, jumlah pemberian BLT Januari-Maret dijadikan satu pada Februari ini dengan jumlah total Rp 600.000.

Tak lazim