Ganjar: Begitu Saya Jadi Presiden, Kami Gas Natuna Utara untuk Tunjukan Power, Ada Apa di Natuna?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Statemen Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo terkait Natuna Utara sangat menarik untuk dikulik.

Ganjar Pranowo mengungkapkan dirinya akan menunjukkan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara saat dirinya terpilih menjadi presiden.

Adapun hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam perhelatan debat capres kedua di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024).

Mulanya capres berambut putih itu menyebutkan bahwa pihaknya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu sangat rumit. Karena harus dengan konsensus.

Baca juga: CEK FAKTA: Kritik Anies ke Prabowo Soal Anggaran Kemhan Rp700 Triliun Hanya Beli Alutsista Bekas

"Maka kenapa banyak persoalan yang tidak selesai di situlah kemudian amanah yang diberikan kepada saya revitalisasi ASEAN," tegasnya.

Mantan anggota Komisi II DPR RI itu melanjutkan agar kemudian pengambilan keputusan tidak bulat. 

"Sehingga kalau bicara Laut Cina Selatan kemudian menggerakkan ASEAN, oke itu betul. Tapi terbayangkan DOC ASEAN yang sudah lamanya minta ampun 25 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka pengambilan keputusannya mesti kita review agar bisa lebih cepat," jelasnya.

Kemudian Ganjar menyinggung soal alutsista angkatan laut yang di sekitar Laut China Selatan harus menjadi prioritas.

"Dan begitu saya menjadi presiden kita tunjukkan kedaulatan kita, gas yang ada di Natuna Utara harus di eksploitasi oleh kita sendiri. Untuk menunjukkan power kita pada dunia," tegasnya.

Lantas ada apa di Natuna sebenarnya?

Diklaim Milik China, Natuna Simpan Cadangan Gas Raksasa

Pemerintah China melayangkan protes ke Indonesia karena melakukan pengeboran minyak dan gas (migas) di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Wilayah maritim tersebut memang diklaim kedua negara. 

Sebuah surat dari Diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengultimatum Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai untuk sementara waktu karena lokasinya berada di wilayah yang dianggap milik China. 

Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017, di mana sebelumnya disebut Laut China Selatan.