Gugatan Pilpres 2024 Tanpa Paslon Prabowo-Gibran Kembali Diajukan ke MK

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gugatan yang menginginkan Pilpres 2024 tanpa paslon Prabowo-Gibran kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini gugatan dari seorang mahasiswa bernama Saiful Salim yang meminta Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Gugatan Saiful Salim ini terkait syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Syarat usia capres-cawapres tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang diubah lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90) kembali digugat ke MK.

Saiful Salim sebagai penggugat mengaku berstatus mahasiswa dan meminta Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024.

Gugatan yang diregistrasi sebagai perkara 159/PUU-XXI/2023 ini disidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, Selasa (19/12/2023).

Saiful menyebut, hak konstitusionalnya dirugikan karena hak pilihnya dihadapkan pada salah satu pasangan capres-cawapres yang "lahir dari proses kecacatan hukum".

Kecacatan yang ia maksud adalah, Putusan 90 lahir melibatkan pelanggaran etika berat eks Ketua MK Anwar Usman, ipar Presiden Joko Widodo, sebagaimana diputus Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada 7 Oktober silam.

Putusan 90 itu mengubah syarat usia minimum capres-cawapres yang membuat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka (36),

bisa menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto berbekal status Wali Kota Solo meski belum memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Tanpa Anwar Usman, maka menurut Saiful, putusan MK akan berubah.

Ia juga menyinggung alasan berbeda (concurring opinion) hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh,

semestinya hanya kepala daerah setingkat gubernur yang berhak maju pilpres sebelum 40 tahun.

"Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi maka amarnya akan berbeda dari amar yang sekarang berlaku," kata Saiful dalam gugatannya.

Ia menilai, Mahkamah harus bertanggung jawab secara etika dan moral terhadap bangsa dan negara atas kericuhan yang timbul akibat Putusan 90.