71 Hari Menuju Pilpres 2024 - Kubu Anies-Prabowo-Ganjar Tanggapi soal Tak Ada Debat Cawapres 

Lalu terkait isu bahwa pihaknya yang menginisiasi tidak adanya debat cawapres. Syaugi membatah hal itu.

Menurutnya debat terpisah antara cawapres penting dilakukan untuk menghormati rakyat sebagai pemilih.

"Pemilih perlu tahu bagaimana kemampuannya visi misi dan programnya apa saja. Sehingga diketahui masyarakat, itu perlunya," tegasnya.

Format Debat Cawapres Diubah

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan debat calon wakil presiden dilaksanakan agar pemilih bisa melihat kapasitas para calon pemimpin negeri.

Debat cawapres, kata dia, tetap dilaksanakan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Format debat, lanjut dia, nantinya dibagi menjadi lima kali yakni tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

Hanya saja, ia menjelaskan format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 akan berbeda dibandingkan dengan Pilpres tahun 2019.

Ia mengatakan perbedaannya adalah pada tahun ini, format debat capres-cawapres masing-masing pasangan hadir tidak terpisah agar publik dapat melihat kerja sama di antara mereka dalam lima kali debat tersebut.

"Kemudian supaya publik semakin yakin team work antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan pada Sabtu (2/12/2023).

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran, Dedek Prayudi mengatakan paslon nomor urut 2 siap menghadapi debat dengan apapun formatnya. Hal itu dikatakan Dedek merespons format debat capres-cawapres Pilpres 2024 yang berbeda dengan Pilpres 2019.

“Karena kami sangat siap apa pun format perdebatan, kami tidak mempermasalahkan apa pun formatnya. Lagipula bukan domain kami untuk mengatur format debat,” ujar Dedek saat dihubungi, Senin (4/12/2023).

Dedek mengatakan, TKN mencatat jalannya proses diskusi soal format debat capres-cawapres 2024 yang melibatkan perwakilan tiga pasangan calon dengan KPU.

“Yang mengusulkan perubahan format itu adalah perwakilan dari paslon Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), bukan kami,” kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

(Tribun)