UMP Sulawesi Utara 2024 Naik 1.67 Persen, Jadi Rp 3.545.000

TRIBUNMANADO.CO.ID - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di Sulawesi Utara naik.

UMP Sulut 2024 naik 1.67 persen atau Rp 60.000.

Besaran UMP di Sulut sebelumnya Rp 3.485.000, kini menjadi Rp 3.545.000 untuk tahun 2024.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengungkapkan, kenaikan UMP 2024 sebanyak 1.67 persen ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

"Ini lebih kepada menjaga iklim investasi. Kalau kita naikkan tinggi, dampaknya ke investasi," kata Olly usai penetapan UMP Sulut di Hotel The Sentra Manado, Selasa (21/11/2023).

Kata Olly yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rahel Rotinsulu mengatakan, saat ini investasi di Sulawesi Utara lagi meningkat seiring berakhirnya pandemi.

"Investasi lagi naik. Itu yang kita jaga. Kalau upah terlalu tinggi, bagaimana investor?" kata Olly lagi. (ndo)

Baca juga: UMP Sulawesi Utara 2024 Naik Rp 60 Ribu, Begini Tanggapan Pengusaha

UMP Sulsel Naik

Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Sulsel 2024 sebesar Rp 3.434.298, ada kenaikan 1,45 persen atau naik Rp 49.153.

"Upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 3.434.298 per bulan, terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap," kata Bahtiar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/11/2023).

Bahtiar Baharuddin mengatakan, keputusan diambil berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan Sulsel.

"Dari beberapa opsi dan kami mengambil opsi yang tertinggi sudah tidak bisa ditambah 1 rupiah pun tidak bisa," ujarnya.

"Kalau saya tambah 1 rupiah nanti akan mendapatkan teguran dari kementrian. Jadi batas tertingginya ini (1,45 persen)," sambungnya.

UMP Sulsel ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024. UMP ini hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya di bawah 1 Tahun.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya di atas 1 (satu) tahun pengusaha wajib menerapkan Struktur dan Skala Upah (Susu).

"Upah Minimum Provinsi ini dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Saya meminta kepada seluruh Pengusaha/pemilik perusahaan untuk mematuhi dan melaksanakan upah," ujarnya.

Bahtiar menyebut UMP Sulsel sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dikecualikan bagi pengusaha mikro dan usaha kecil berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja pada usaha yang bersangkutan.

"Dengan ketentuan paling sedikit 50 persen rata-rata konsumsi masyakatat di tingkat provinsi atau nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan dengan menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik," tuturnya.

Lebih lanjut, Bahtiar mengaku, pada diktum keempat SK itu, merupakan aturan baru dalam penerapan UMP. Aturan itu mengakomodir aspirasi dari serikat buruh.

"Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja dari 1 tahun dan seterusnya, pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah (Susu). Itu yang spesifik pengaturannya kita angkat di poin keempat," tandas dia.

Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulsel, Ardiles Saggaf mengaku, penetapan UMP Sulsel 2024 berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Sulsel Nomor 1671/12 Tahun 2023 21.11.2023 Tanggal 21 November 2023 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi Sulsel Tahun 2024

Ardiles mengatakan, keputusan yang diambil ini sudah melalui keputusan dengan proses yang begitu panjang dan pertimbangan dari seluruh pihak.

SK tersebut, kata Ardiles, juga telah mengakomodir usulan teman-teman serikat buruh yang melakukan aksi demostrasi kemarin menyangkut struktur dan skala upah (Susu), "

"Jadi di dalam SK ini juga kita sudah mencantumkan kewajiban dari perusahan untuk menerapkan struktur dan skala upah bagi pekerja yang usai kerjanya di atas 1 tahun," tandas dia.

Penetapan UMP Sulsel 2024 jauh dari tuntutan serikat buruh yang meminta kenaikan UMP sesuai rekomendasi serikat pekerja/buruh dewan pengupahan Sulsel yakni 7,14 persen atau Rp241.699.353 menjadi Rp3.626.844 yang sebelumnya UMP Sulsel 2023 sebesar Rp3.385.145.

Sebelum penetapan UMP 2024, serikat buruh dan pekerja menolak PP No.51 Tahun 2023 tentang pengupahan,

serta meminta untuk penetapan kenaikan UMP sesuai rekomendasi serikat pekerja/buruh dewan pengupahan Sulsel. (Kompas.com/TribunManado.co.id)

Berita Lainnya di Google News Tribun Manado

Berita Terbaru di Portal Tribun Manado