Pertemuan Komite II DPD RI dan Pemprov Sulut: Butuh Keroyokan Bangun KEK Pariwisata Likupang

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Butuh "keroyokan" membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.

Hal ini disampaikan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang Richard Dondokambey dalam rapat antara Komite II DPD RI bersama Pemprov Sulut dan stakeholder lainnya di Ruang CJ Rantung kantor Gubernur Sulut, Senin (6/11/2023). 

Komisi II diwakili ketua Komite II Yorrys Raweyai dan senator asal Sulut Stevanus Ban Liow.

"Bahasa orang sini malendong," kata dia.

Ia menuturkan, PR likupang masih segepok. Dan ini butuh bantuan dari berbagai kementerian.

"Kita akan kembangkan wisata Marina jadi butuh izin daei kementerian KKP," katanya.

Kemudian penyediaan air bersih 100 m kubik per hari dari Kementerian PUPR.

Lantas ada izin terminal khusus dari kementerian perhubungan.

"Kemudian dengan kementerian ESDM untuk tenaga listrik serta kementerian Lingkungan Hidup untuk pembangunan Wallace konservation," ujar dia.

Sebut dia, pengembangan KEK Likupang berintikan pelestarian alam. Hingga arah pembangunannya berbeda.

"Ini merupakan eco-region penting di dunia karena menjadi habitat bagi 37 persen keragaman endemik yang ada di Indonesia, karena itu, pengelolaan KEK Likupang dilakukan dengan sangat berhati-hati," ujar dia.

Ia menuturkan, pembangunan KEK Likupang sejauh ini kondusif.

Total investasi mencapai 234 M dengan tenaga kerja mencapai 650 orang.

Ketua Komite II Yorrys Raweyai menuturkan, pihaknya menjalankan tugas untuk mengawal aspirasi daerah.

"Ini bagian dari tugas kami," katanya.

Sementara Stevanus Liow mengatakan, DPD akan memanggil pihak kementerian dan pihak terkait lainnya untuk duduk satu meja dan menemukan solusi. 

Kaban Bappeda Sulut Elvira Katuuk mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan pembangunan di dua KEK dengan berkolaborasi. (Art)