Realisasi Pendapatan Belanja APBN Sulawesi Utara hingga Kuartal III 2023 Lebih dari 50 Persen

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kinerja positif APBN Sulawesi Utara hingga triwulan III tahun 2023 tetap positif. 

Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan dan belanja yang melebihi 50 persen dari target. 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardhani, menjelaskan dari sisi pendapatan, telah terealisasi Rp 3,76 triliun atau 74,22 persen dari target yang telah ditetapkan. 

"Pendapatan mengalami kontraksi 2,42 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022," katanya kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (31/10/2023). 

Sumber pendapatan APBN berasal dari penerimaan pajak, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Penerimaan dalam negeri utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 2,71 triliun atau 70,2 persen. 

Sementara pajak dalam negeri menjadi komponen utama penerimaan perpajakan dengan realisasi Rp 2,68 triliun. 

Penerimaan pajak Sulawesi Utara mengalami kontraksi secara year on year sebesar 2,21 persen. 

"Hal ini disebabkan karena program pengungkapan sukarela yang menopang penerimaan di semester I 2022, tidak lagi dijalankan tahun ini,” jelasnya.

Sumber pendapatan APBN lainnya berasal dari penerimaan bea dan cukai. 

Baca juga: WNA Filipina Ditahan di Rudenim Manado, Ditemukan Warga Terdampar di Tolitoli

Baca juga: Apa Itu Kampanye Dalam Istilah Politik? Simak Landasan Hukumnya

Pada akhir September 2023 telah terealisasi sebesar Rp 52,21 miliar, yang terdiri dari penerimaan cukai sebesar Rp 3,02 miliar; bea masuk Rp 0,45 miliar; dan bea keluar Rp 1,23 miliar.

Selain dari perpajakan dan bea cukai, pendapatan APBN lainnya bersumber dari PNBP.

Capaian PNBP yang berasal dari pengelolaan barang milik negara di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 6,99 miliar, sementara yang bersumber dari pelaksanaan lelang mencapai Rp 334,77 miliar. 

Lalu, capaian belanja APBN regional Sulut sebesar Rp 15,18 triliun yang didominasi oleh Dana Transfer ke Daerah (TKD), belanja pegawai, dan belanja barang.