Mata Lokal Memilih
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah Nyatakan Gibran Rakabuming Telah Lakukan Pembangkangan
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan Gibran Rakabuming telah melakukan pembangkangan terhadap Partai.
Menurut Hasto, Gibran telah berpamitan dari PDIP.
"Jadi, sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo welo (sangat jelas sekali, bahasa Jawa)," ujar Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (27/10/2023), dikutip dari Kompas.com
Hasto menyebut persoalan kartu tanda anggota PDIP kepunyaan Gibran bakal diurus oleh F.X. Hadi Rudyatmo atau Rudy yang kini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surakarta.
Gibran sendiri dikabarkan akan bertemu dengan Rudy guna menyelesaikan persoalan KTA itu.
"Maka ini sekarang Pak Rudy Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketum, karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan ," kata politikus asal Yogyakarta itu.
Puan: Gibran pamit jadi cawapres
Berbeda dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak berpamitan keluar dari partainya.
"Ya sudah, sudah jadi calon wapres dari bersama dengan Mas Prabowo," ujar Puan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu sore, (25/10/2023).
Puan ditanya apakah Gibran secara otomatis keluar dari PDIP setelah memutuskan menjadi cawapres pendamping Prabowo.
Ketika bertemu dengan Gibran, Puan mengklaim Gibran hanya berpamitan untuk menjadi cawapres Prabowo. Gibran, kata Puan, tidak berpamitan keluar dari partai itu.
"Sudah ketemu, ngobrol-ngobrol dan banyak hal yang kita bicarakan dan ya sudah enggak masalah. Mas Gibran pamit, ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo," katanya.
Di samping itu, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengatakan Gibran belum mengembalikan KTA miliknya. Oleh karena itu, Puan menganggap Gibran masih di bawah naungan PDIP.
Baca juga: Prabowo dan Gibran Tegas Nyatakan Lanjutkan Program Jokowi, Ganjar Ajak Relawan Kampanye Kesehatan
Tayang di Tribunnews.com
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.