Ketua TP PKK Sulut Rita Tamuntuan Hadiri Rapat Identifikasi dan Analisis Kegiatan Pembangunan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Utara, Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, hadir dalam Rapat Identifikasi dan Analisis Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 di hotel Grand Puri Manado, Selasa (24/10/2023).

Rita Tamuntuan mendukung kegiatan tersebut dengan menyiapkan narasumber dari TP PKK Provinsi Sulut untuk mengikuti rapat.

Hadir pula pengurus TP PKK dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Untuk ibu-ibu PKK yang hadir saya berharap apa yang diterima dapat bermanfaat dan dapat dibawa pulang ke wilayah masing-masing,” katanya.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Steve Kepel.

Dalam sambutan, Steve Kepel memaparkan permasalahan utama yang terjadi di kawasan perbatasan, yakni banyaknya ketertinggalan di sejumlah sektor.

Mulai dari keterbatasan infrastruktur, keterbatasan jumlah penduduk, keterbatasan SDM berkualitas, juga keterbatasan penyediaan bahan bahan pokok.

"Yang juga menjadi perhatian adalah isu-isu negatif terkait kemiskinan serta potensi perdagangan ilegal di wilayah perbatasan," katanya.

Menurut Steve Kepel, sudah jadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terlebih menjaga keutuhan NKRI.

“Saya berharap apa yang kita lakukan saat ini dalam bentuk identifikasi dan analisis kegiatan di pulau-pulau terluar di Sulawesi Utara dapat menelurkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang konstruktif, dan mampu memberikan yang terbaik bagi Sulawesi Utara,” imbuhnya.

Baca juga: Limi Mokodompit Hadiri Acara Ramah Tamah bersama Kajati Sulawesi Utara Andi Muhammad Taufik

Baca juga: Bantuan Kemanusiaan Terus Mengalir ke Gaza, Turki Kirim 4 Penerbangan Berisi Pasokan Medis

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Sulut, Djemmi Gagola, menambahkan kegiatan ini juga didasari maraknya perdagangan di perbatasan Indonesia dan Filipina, baik legal maupun ilegal.

“Ini yang menjadi kewajiban kita pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi regulasi maupun sarana prasarana dan mekanisme model kerja sama untuk tidak ada lagi kasus-kasus ilegal seperti penyelundupan dan berbagai dampak negatif lainnya,” jelas Djemmi Gagola.