Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pilpres 2024

NasDem Duetkan Anies-Cak Imin, Partai Demokrat: Pengkhianatan Capres Anies Baswedan

Rencana duet Anies-Cak Imin oleh NasDem disebut sebagai suatu pengkhianatan. Partai Demokrat bereaksi.

Editor: Frandi Piring
KOMPAS.com/ Tatang Guritno
NasDem Duetkan Anies-Cak Imin, Partai Demokrat Sebut Pengkhianatan Capres Anies Baswedan. 

Isi kesepakatan itu adalah penetapan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres, memberikan bakal capres mandat untuk menentukan bakal cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan, dalam waktu yang tidak terlalu lama,

pasangan bakal capres-bakal cawapres dideklarasikan, bakal capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik, dan membentuk sekretariat KPP.

"Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY'," kata Rifky.

Alhasil, kata Rifky, atas persetujuan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem, maka Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai bakal cawapres pada 14 Juni 2023.

"Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY,

karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan," ujar Rifky.

Selain itu, kata Rifky, Anies menilai AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat utama yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat utama ini juga telah disampaikan kepada publik," ucap Rifky.

Partai Demokrat kemudian mendesak Anies supaya segera mendeklarasikan bakal cawapres karena merosotnya elektabilitas.

Rifky mengatakan, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi," papar Rifky.

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," ujar Rifky.

Permintaan supaya Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres disampaikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 24 Agustus 2023.

Sehari kemudian, permintaan itu juga disampaikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 25 Agustus 2023.

Lalu kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada 26 Agustus 2023.

"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," ucap Rifky.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved