NasDem Duetkan Anies-Cak Imin, Partai Demokrat: Pengkhianatan Capres Anies Baswedan

Menurut Riefky itu sama saja dengan Partai Demokrat dan PKS yang menjadi koalisi 'dipaksa' untuk menyetujui keputusan yang dibuat oleh Surya Paloh.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan.

Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujarnya.

Atas hal ini, Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaannya.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol,

juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," jelasnya.

Kronologi Duet Anies-Cak Imin Tercipta

Partai Demokrat dan PKS sangat terpukul atas terciptanya duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk Pilpres 2024.

Bagi Demokrat keputusan yang sangat instan itu membuat Koalisi Perubahan retak, bahkan hancur.

Demokrat pun menyalahkan peran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dalam terciptanya duet Anies-Cak Imin.

Kepada Anies, Demokrat juga kesal, karena mau menuruti perintah Surya Paloh, tanpa berdiskusi dengan mitra Koalisi Perubahan.

Sekjen Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, pun merinci kronologi perpecahan Koalisi Perubahan ini.

Menurut Rifky, keterlibatan Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dimulai ketika Anies dan sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu pada 23 Januari 2023, di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat.

Saat itu, kata Rifky, Anies mengajak AHY 'menjemput takdir' sebagai pasangan Capres - Cawapres 2024-2029, dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, dan AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS.

Setelah itu, lanjut Rifky, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan pada 14 Februari 2023, dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi enam butir kesepakatan.