5 Bupati di Sulawesi Utara Teken Kerja Sama Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah

Pahala mengatakan, KPK sangat antusias mendukung terlaksananya pertukaran data dalam PKS ini. 

“Kalau kita punya data PKB, data BPHTB, data PBB, izin-izin perkebunan, pertukarkan! Nah, yang kita bilang, dia harus digital. Yang kedua, biasakan semua data pakai NIK (Nomor Induk Kependudukan). Hanya NIK yang memungkinkan di-cross ke kiri dan ke kanan, kalau nama sulit,” ujarnya.

Sejak PKS tahap I dilakukan pada tahun 2019, beberapa kegiatan bersama telah berhasil dilaksanakan.

Kegiatan tersebut antara lain, pemberian data dan informasi atas omzet wajib pajak daerah dari 207 pemda, pemadanan dan tindak lanjut atas peredaran usaha wajib pajak, pengawasan bersama terhadap 8.277 wajib pajak dengan 207 pemda, dan peningkatan kapasitas aparatur pemda dengan bimbingan teknis baik oleh kantor wilayah DJP ataupun DJPK, termasuk di dalamnya kegiatan sosialisasi bersama untuk program tertentu atau aturan terbaru. 

Selain itu, telah diberikan persetujuan izin pembukaan data perpajakan oleh Menteri Keuangan sebanyak 15 kali untuk kebutuhan penggalian potensi penerimaan wajib pajak daerah yang terindikasi belum melaporkan pajak daerah dengan benar.(ndo) 

Baca juga: Gempa Guncang Jawa Barat Kamis 24 Agustus 2023, Info BMKG Guncangan Berada di Laut, Cek Magnitudonya

Baca juga: Ronaldo Bawa Al Nassr Lolos Liga Champions Asia, Messi Gendong Inter Miami ke Final US Open Cup