Sejarah Hari Ini 3 Agutus 1949, Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman Perintahkan Gencatan Senjata

Perundingan ini berjalan sangat alot karena banyak perbedaan pendapat antara kedua belah pihak.

Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- Penghentian tembak-menembak di wilayah Jawa dan Sumatra mulai tanggal 11 Agustus 1949.

- Pembebasan semua tawanan politik Indonesia, termasuk Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Agus Salim.

- Pengembalian kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.

- Pembentukan Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.

- Penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada bulan Agustus 1949 untuk membahas masalah-masalah lain seperti status Papua Barat, bentuk negara Indonesia, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda, dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

Reaksi dari pihak-pihak lain terhadap perjanjian ini adalah bervariasi.

PBB menyambut baik perjanjian ini sebagai langkah menuju penyelesaian damai konflik antara Indonesia dan Belanda.

Saat perintah genjatan senjata, Batalyon Siliwangi menolak untuk menghentikan perlawanan terhadap Belanda.

Namun, Jenderal Soedirman tetap berpegang pada prinsip bahwa gencatan senjata adalah langkah strategis untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secara utuh.

Ia berpendapat bahwa gencatan senjata akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi dan militer di mata dunia internasional.

Ia juga berharap bahwa gencatan senjata akan mempercepat proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

Perintah gencatan senjata Jenderal Soedirman ini akhirnya berhasil dilaksanakan oleh sebagian besar pasukan TNI di Jawa dan Sumatra.

Meskipun ada beberapa insiden pelanggaran gencatan senjata yang terjadi, namun secara umum situasi menjadi lebih tenang dan damai.