Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Anies Baswedan

Tanggapi soal IKN, Anies Baswedan Juga Kritik Pemerintah soal Pendidikan Indonesia

Anies Baswedan buka suara soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara saat menjadi pembicara pada acara Rakernas XVI APEKSI

Editor: Glendi Manengal
Instagram Anies Baswedan
Bacapres 2024 Anies Baswedan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui para kandidat capres 2024 tengah jadi sorotan publik.

Salah satunya Anies Baswedan yang banyak disoroti.

Terkait hal tersebut Anies Baswedan menanggapi soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Anies menanggapi soal IKN.

Anies Baswedan juga mengkriti soal pendidikan di Indonesia.

Dimana dirinya mengkritik soal pemerintah yang kini justru fokus terus menerus mengganti kurikulum.

Berikut ini pernyataan Anies Baswedan soal IKN dan Pendidikan di Indonesia.

Diketahui bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan buka suara soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara saat menjadi pembicara pada acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Makassar, Kamis (13/7/2023) kemarin.

Lantas Anies menganalogikannya dengan kebijakan yang dibuat oleh para walikota.

Menurutnya sebuah kebijakan jika punya perencanaan baik, dasar yang kuat, dan ada kejelasan soal siapa yang mendapat manfaatnya, maka untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak memerlukan otot politik.

Pernyataan Anies ini pun disambut tepuk tangan oleh para walikota seluruh Indonesia yang hadir.

"Kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses Pilkada. Dan di dalam mengelola program bapak ibu tentu merasakan, sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan," kata Anies, ditulis Jumat (14/7/2023).

Sementara itu lanjut Anies, jika sebuah kebijakan tidak punya dasar kuat, tidak dirasakan baik oleh masyarakat, dan tak tahu siapa pihak yang akan merasakannya, maka sang pembuat kebijakan pasti akan mengerahkan otot politiknya agar program yang dia inginkan bisa berjalan.

"Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, hasilnya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka walikota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan," kata Anies.

Baca juga: Yogyakarta Diguncang Gempa Magnitudo 4,3 Malam Ini, Info BMKG Pusatnya di Laut

Baca juga: Spesifikasi dan Harga HP Oppo Reno8 T Juli 2023, Gawai Rp 5 Jutaan Terbaru dengan Chipset Helio G99

Kritik Pendidikan Indonesia

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved