Berikut Dua Opsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Untuk Tenaga Honorer yang Segera Dihapuskan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Waktu menghapus tenaga honorer akhirnya akan tiba juga di Gorontalo.

Pemerintah Provinisi Gorontalo punya sangat banyak tenaga honorer.

Hal tersebut akan menjadi masalah ketika dilakukan penghapusan serentak.

Baca juga: Segini Insentif Guru Honorer dan Operator Sekolah di Tidore Kepulauan Tiap Bulan

Tenaga penunjang kegiatan (TPK) Pemprov Gorontalo saat mengikuti apel. (Foto: dok. Diskominfotik) 

Jelas Pemprov Gorontalo harus secepatnya mencari jalan keluar agar tak ada pengangguran besar-besaran.

Mereka pun memberikan solusi agar tenaga honorer tetap bekerja.

Dua pilihan solusi yang mereka miliki saat ini yaitu PPPK atau outsourcing.

Lantaran memang peluang tersebut yang tidak melanggar aturan.

Baca juga: 25 Siswa Melapor Dicabuli Guru Honorer, Ancam Korban dengan Nilai, Aksi Dilakukan Sejak 2019

Nasib para honorer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kini di ujung tanduk. 

Sebab, ada rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada November 2023 nanti. 

Penghapusan tenaga honorer berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Dalam surat tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu, diminta agar tenaga honorer ini nasibnya diperhatikan. 

Baca juga: Akhirnya Pemerintah Akan Angkat Tenaga Honorer Tanpa Tes, Mulai Realisasi 28 November 2023

Artinya, ada ancaman bagi para tenaga honorer menganggur di bulan November nanti.

Padahal, jumlah tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Gorontalo tidaklah sedikit. 

Pada Februari 2023 lalu, Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Ismail Pomalingo merinci ada 4.251 honorer yang mengabdi untuk Pemprov Gorontalo.