Korupsi Bansos Manado
BPKP Sulut Mulai Audit Kerugian Negara Korupsi Bansos Manado, Penetapan Tersangka Kian Dekat
Dari informasi yang diperoleh Tribunmanado.co.id, BPKP Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah melaksanakan audit terkait kerugian negara.
Penulis: Nielton Durado | Editor: Rizali Posumah
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) ikan kaleng tahun 2020 yang diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, masih terus bergulir.
Bahkan dari informasi yang diperoleh Tribunmanado.co.id, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah melaksanakan audit terkait kerugian negara dalam kasus tersebut.
Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Sulut, Patardo H Nainggolan.
Ketika dihubungi, Patardo mengatakan pihaknya memang sudah melakukan audit kerugian negara dalam kasus tersebut.
"Saat ini sudah ada tim yang melakukan audit kerugian negara dalam kasus tersebut," ujarnya via telepon, Selasa 20 Juni 2023.
Namun, Patardo belum memberikan bocoran mengenai kapan audit akan selesai dilakukan.
"Pokoknya butuh waktu. Nanti kalau sudah selesai saya kabari," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Sebelumnya diketahui, Kejari Manado kian intensif melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan kasus korupsi pengadaan ikan kaleng senilai Rp 27 miliar.
Pengadaan ikan kaleng ini dilakukan Pemerintah Kota Manado tahun 2020 lalu dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 melalui bantuan sosial bagi masyarakat.
Ikan kaleng masuk sebagai salah satu item bantuan sosial bagi masyarakat yang dilakukan dalam tiga tahap dan bersumber dari anggaran tak terduga Pemkot Manado tahun anggaran 2020.
Kasus ini sudah naik ke tahapan penyidikan di Kejari Manado.
Kepala dinas sosial Manado Sammy Kawaoan juga sudah diperiksa penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Manado dalam kasus ini. (Nie)
Baca berita lainnya di: Google News.
Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.