Mahfud MD Bicara Transaksi di Balik Meja DPR dan Penyusup, Persekongkolan di Lembaga Pemerintahan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Mahfud MD kembali menyampaikan sebuah isu krusial yang diduga telah terjadi dalam pemerintahan saat ini.

Mahfud MD tak tanggung-tanggung memaparkan persoalan pelik yang menjangkiti legislatif (DPR) dan yudikatif (Lembaga Penegak Hukum) serta berbagai lembaga pemerintahan.

Menurutnya, problematika tersebut adalah dugaan adanya persekongkolan pihak-pihak tertentu dengan cara menyusupkan orang-orang mereka di pemerintahan.

Tujuan persekongkolan itu adalah menggerogoti pemerintahan dengan memengaruhi pembuatan kebijakan demi menguntungkan kelompok tertentu.

“Di berbagai struktur, lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup, yang justru melemahkan,

bukan menguatkan,” kata Mahfud dalam sambutannya pada acara “23 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)” di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/6/2023).

“Jangan kita terlena, menutup mata, dengan upaya pelemahan struktur dari dalam,” ujar dia.

Mahfud tak menjelaskan lebih jauh mengenai penyusup yang dimaksudnya itu.

Dia pun meminta agar proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik lebih diperketat.

“Tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum,” ucap Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga memaparkan salah satu faktor yang membuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2022 turun menjadi 34.

Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia merosot 4 poin, dari 38 pada 2021.

Selain itu, peringkat Indonesia turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110.

“Di tahun 2022, indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34, itu membuat kita kaget.

Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Di mana itu, di sektor-sektor mana?” tanya Mahfud.

Karena penasaran, Mahfud pun mengundang lembaga-lembaga internasional guna membahas turunnya IPK Indonesia.

“Kesimpulannya itu memang terjadi conflict of interest di dalam jabatan-jabatan politik,” kata Mahfud.

“Di DPR, itu terjadi transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara.

Di pemerintah, di birokrasi sama, itu temuannya,” ujar Mahfud lagi.

Eks Menhan era Presiden Gus Dur ini juga mengatakan, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki konsultan hukum.

“Nanti kalau ada masalah, 'Tolong dibantu itu'. Ini ngurus orang korupsi, bantu ini.

Dibawa ke pengadilan, pengadilannya kolusi lagi. Sampai akhirnya hakim ditangkap, jaksa ya ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya,” tutur Mahfud.

Mahfud meminta agar permasalahan seperti itu ditata kembali.

Mahfud mengatakan, untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung oleh tiga dimensi utama,

yakni membuat kebijakan yang berempati dan antikorupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat,

serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis.

Mahfud menyebutkan bahwa tiga dimensi tersebut merupakan kumulatif atau tidak bisa dipilih salah satu saja.

Baca juga: Amien Rais Kritik Tim PRH Bentukan Mahfud MD, Najwa Shihab Pasang Badan Beri Balasan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com