Nasional
Mahfud MD Bantah Desas-desus Pemerintah Halangi Anies Baswedan Nyapres di Pilpres 2024
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan bantahan desas-desus pemerintah halangi Anies Baswedan untuk maju capres di Pilpres 2024.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu adanya upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Bantahan ini diungkapkan Mahfud MD setelah pernyataan Anies yang merasa dirinya dijegal maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai Presiden Joko Widodo menyatakan bakal cawe-cawe.
"Endak (tidak) ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik," kata Mahfud seusai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/6/2023), dikutip dari Kompas.id.
Mahfud MD menduga bahwa klaim penjegalan ini sengaja diembuskan agar para pendukungnya muncul ke publik.
Atau sebaliknya, lanjut dia, isu ini muncul supaya masyarakat yang memilih Anies sedikit.
Meski demikian, Mahfud memastikan bahwa pemerintah sama sekali tidak berupaya menjegal Anies.
"Kenapa dijegal? Endak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, endak ada menjegal," kata Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud justru mengingatkan Anies untuk menguatkan kekompakan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang menjadi poros pendukung eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Mahfud MD mengingatkan hal ini supaya Anies pada akhirnya benar-benar mendapatkan tiket capres.
"Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan didalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak,
agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ujar Mahfud.
"Kalau pemerintah endak, persilakan, kita lindungi haknya," imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, Anies merasa khawatir dijegal di Pilpres 2024 usai Jokowi menyampaikan akan cawe-cawe di Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Anies dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).
Anies juga mengatakan, masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Truk Bernopol Aceh Dirazia Bobby Nasution, Gubernur Aceh Beri Tanggapan |
![]() |
---|
Fakta-Fakta Pencabutan ID Pers Istana Jurnalis CNN Indonesia, Berawal dari Pertanyaan MBG |
![]() |
---|
Daftar Daerah yang Masih Akan Mengadakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan pada Oktober 2025 |
![]() |
---|
Kepala Sekolah di Jember Jatim Aniaya 3 Siswanya, Ternyata Bukan Pertama Kali |
![]() |
---|
Warga Kota Salatiga Jateng Jadi Korban Pembobolan ATM, Uang Rp 750 Juta Lenyap |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.