Berikut Catatan BPK RI Untuk 15 Kabupaten Kota di Sulawesi Utara Terkait LKPD, Ada Sejumlah Temuan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Utara menyerahkan hasil pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.

Cukup membuat berdecak kagum adalah semua Kabupaten dan kota di Sulut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tak ada lagi yang meraih WDP atau opini lain di bawah dari itu.

Baca juga: Tim BPK RI Periksa Kendaraan Dinas Pemkab Minsel Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022

Itu membuktikan, Sulawesi Utara sudah lebih baik dalam pelaporan keuangan.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Mereka pun dibeberkan catatan dari BPK RI soal laporan keuangan tersebut.

Termasuk masih adanya temuan.

Baca juga: Lynda Watania Terima Kunjungan BPK RI, Periksa Pengelolaan Keuangan Pemkab Minahasa

Semuanya mengikuti jejak Pemprov Sulut yang meraih opini WTP kesembilan kalinya secara berturut - turut.

Meski demikian, pemerintah Kabupaten dan kota punya banyak pekerjaan rumah.

Menurut anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki Kabupaten dan kota di Sulut.

Pertama adalah kekurangan volume pekerjaan pada 15 entitas. 

Baca juga: Hadiri Entry Meeting bersama BPK RI Perwakklan Sulut, SMM minta OPD untuk Kooperatif dan Proaktif.

"Nilai kekurangan volume mencapai 31.661.616.466,71, tindak lanjut penyetoran berjumlah 3.422.542.585,26," katanya.

Kemudian, beber dia, terdapat daftar temuan iuran kepesertaan BPJS. Jumlah peserta bermasalah mencapai 16.840.

Nilainya 1.417.685.154.52. 

"Ada juga temuan pada belanja pegawai, dana bos dan perjalanan dinas," katanya.