Pemkab Minsel Kembali Dapat Apresiasi KPK Lewat Capaian MCP Dan SPI

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Prestasi gemilang kembali diraih  Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Kali ini Pemkab Minsel menorehkan prestasi dalam Evaluasi Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP)  dan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022.

Pemkab Minsel dibawa pimpinan bupati Franky Donny Wongkar dan Wakil bupati Pdt Petra Yani Rembang, meraih peringkat 2 se Sulawesi Utara untuk pencapaian MCP Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Final) dengan total nilai 94,0 .

Untuk  capaian Indeks Integritas berdasarkan SPI Tahun 2022 sebesar 76,7  juga meraih peringkat 2 sesudah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan  kategori kabupaten/kota, Minahasa Selatan berada pada urutan pertama.

Hal ini disampaikan KPK RI  pada kegiatan Evaluasi Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP)  dan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 secara virtual, Selasa (9/5/2023).

Hal tersebut dalam Upaya terlaksananya Pencegahan Korupsi dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Daerah Tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,  Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Selain penyampaian hasil final MCP dan SPI tahun 2022, dalam rapat ini juga dibahas tentang  rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil MCP dan SPI, Program Pencegahan Korupsi Daerah serta persiapan MCP tahun 2023.

Franky Wongkar menyampaikan bahwa  prestasi tersebut patut disyukuri  karena terdapat kenaikan,

"Penilaian ini mengalami kenaikan jika tahun sebelumnya khusus untuk MCP berada di peringkat 3,hasil final tahun 2022 naik menjadi peringkat 2," terang Franky Wongkar.

Menurut Franky Wongkar hal itu menunjukkan peningkatan kinerja seluruh komponen pemerintah daerah yang bekerja sama utk ikut serta dalam program  pencegahan korupsi dari KPK.

Seperti diketahui bahwa MCP merupakan salah satu upaya KPK untuk pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui perbaikan sistem.

MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator, sebagai sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.

Melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

MCP memiliki 8 cakupan intervensi.

Yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.