PKS Minta Pemerintah Tidak Setengah Hati Selesaikan Masalah KKB di Papua

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait masalah di Papua, anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan TNI maupun Polri agar jangan setengah hati dalam menyelesaikan masalah kekerasan yang kerap dilakukan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Diketahui, pada Sabtu (15/4), KKB kembali berulah dengan menyerang prajurit TNI yang sedang mencari keberadaan pilot Susi Air, Philip Marks Methrtens di Nduga, Papua Pegunungan.

Akibat dari serangan teror KKB itu, satu prajurit gugur dan lima lainnya hilang.

Oleh sebab itu, Sukamta mendesak TNI tidak setengah-setengah dalam bertindak meski sudah menaikkan status operasi menjadi siaga tempur.

"Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban,

menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh," ujar Sukamta saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/4/2023).

"Kalau mau ditingkatkan jadi siaga tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil," sambungnya.

Sukamta menjelaskan, seharusnya pemerintah bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.

Sebab, pemerintah memiliki bekal informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal.

"Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, di mana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui.

Kalau ini masuk dalam ketegori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggug jawab mengatasi hal ini," jelas Sukamta.

Sukamta mengatakan, dirinya kasihan dengan prajurit TNI dan anggota Polri yang terus berguguran karena ulah KKB.

Terlebih, kata dia, TNI dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU TNI terkait operasi militer selain perang (OMSP).

Lebih jauh, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti anggaran untuk TNI melakukan operasi di Papua sangat terbatas dengan peralatan seadanya.

"Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran, ada tambahan personil,