Penyaluran KUR di Sulawesi Utara Belum Maksimal, UMKM di Kepulauan Sangihe Akui Masih Takut

Wagub mengatakan, ini persoalan klasik yang masih terjadi.

"Ini relatif jalan di tempat karena tidak naik-naik," kata Kandouw dalam Rakor Peningkatan Kredit Usaha di Sulut yang digelar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sulut di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Selasa (11/04/2022).

Kandouw mengatakan, ini karena pemerintah kabupaten kota belum maksimal melakukan pengelolaan UMKM.

"Seharusnya, ini peluang Kadis Koperasi untuk push (mendorong). Bayangkan, Rp 7 triliun lho," kata Kandouw.

Katanya, jika UMKM di maksimalkan sebagai debitur, akan sangat bermanfaat untuk mendorong perekonomian.

Baca juga: Hilang Selama 5 Hari, Frederik Kalalo Ditemukan Meninggal di Perkebunan Desa Noongan Minahasa

Baca juga: Josh Pati Tak Penuhi Syarat Dukungan Minimal Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara

"Bayangkan, rata-rata APBD kabupaten kota tak sampai Rp 1 triliun. Kalau KUR ini dimaksimalkan, besar manfaatnya," katanya.

Wagub pun berkelakar.

"Jika ada kabupaten kota yang anjlok, tak naik-naik saya rekom kadisnya ke bupati wali kota dicopot saja," ujarnya.

Wagub bilang tak perlu jurus khusus agar kredit usaha bisa maksimal. Pertama komitmen dan kedua kerja keras kabupaten kota.

"Saya melihat, kabupaten kota sosialisasinya belum maksimal soal KUR dan Ultra Mikro, padahal debitur potensial banyak," katanya.

Ia juga mengungkap, ada faktor debitur yang tidak bankable. Sebagian UMKM kesulitan ketika harus mengakses KUR Kecil Rp 100 juta ke atas yang harus ada agunan.

"Bank Himbara harus proaktif juga. Intinya, upaya pemerintah pusat ini harus dimanfaatkan," katanya.(*)

(Tribunmanado.co.id/Nelty Manamuri/Fernando Lumowa)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.