Penyaluran KUR di Sulawesi Utara Belum Maksimal, UMKM di Kepulauan Sangihe Akui Masih Takut

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM di Sulawesi Utara (Sulut) belum maksimal.

Padahal, Sulut mendapat alokasi KUR sebanyak Rp 7 triliun.

KUR tersalur di Sulut tahun 2022 sebanyak Rp 2,74 triliun yang menyasar ke 66.556 pelaku UMKM.

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri dana mengalir sejumlah Rp 229,83 miliar untuk 7.499 UMKM.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Sonny Kapal, menerangkan bahwa pelaku UMKM di Sangihe banyak tapi masih takut untuk mengajukan kredit di bank.

"Mereka takut tidak mampu mengelolanya, dan juga masih ada sisa kredit yang belum dilunasi sehingga membuat nasabah tersebut black list dan tidak dapat melakukan pengajuan," ucapnya, Selasa (11/4/2023).

Meski demikian, pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Awards Kabupaten Sangihe mendapat juara l.

"Kabupaten Sangihe sebagai juara satu penyedia data calon debitur potensial pada ajang SIKP Awards di Manado," beber Sonny Kapal.

Terpisah, salah satu pelaku UMKM bernama Ana Mandagi, membenarkan hal tersebut.

"Itu adalah hutang dan wajib dibayar, takutnya saat jatuh tempo kita tidak mampu untuk membayarnaya," beber Anda Mandagi ketika dikonfirmasi melalui telepon.

Baca juga: Once Mekel Ngaku Senang Bisa Pulang Kampung ke Minut Sulawesi Utara

Baca juga: Gebyar Meriah Ramadhan, Santika Indonesia Hotels & Resorts Buka Puasa Bersama Media

BREAKING NEWS Penetrasi Kredit Usaha di Sulawesi Utara Jalan di Tempat

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven OE Kandouw kembali mengungkapkan penyaluran kredit usaha bagi UMKM di Sulawesi Utara yang belum maksimal.

Sepanjang tahun 2022, dari alokasi kredit usaha Rp 7 triliun, yang terserap oleh UMKM tak sampai separuhnya.

Data Kemenkeu Sulawesi Utara, kredit usaha tersalur di Sulut tahun 2022 sebanyak Rp 2,74 triliun.

Dana itu menyasar 66.556 pelaku UMKM di Sulawesi Utara.

Wagub mengatakan, ini persoalan klasik yang masih terjadi.

"Ini relatif jalan di tempat karena tidak naik-naik," kata Kandouw dalam Rakor Peningkatan Kredit Usaha di Sulut yang digelar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sulut di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Selasa (11/04/2022).

Kandouw mengatakan, ini karena pemerintah kabupaten kota belum maksimal melakukan pengelolaan UMKM.

"Seharusnya, ini peluang Kadis Koperasi untuk push (mendorong). Bayangkan, Rp 7 triliun lho," kata Kandouw.

Katanya, jika UMKM di maksimalkan sebagai debitur, akan sangat bermanfaat untuk mendorong perekonomian.

Baca juga: Hilang Selama 5 Hari, Frederik Kalalo Ditemukan Meninggal di Perkebunan Desa Noongan Minahasa

Baca juga: Josh Pati Tak Penuhi Syarat Dukungan Minimal Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara

"Bayangkan, rata-rata APBD kabupaten kota tak sampai Rp 1 triliun. Kalau KUR ini dimaksimalkan, besar manfaatnya," katanya.

Wagub pun berkelakar.

"Jika ada kabupaten kota yang anjlok, tak naik-naik saya rekom kadisnya ke bupati wali kota dicopot saja," ujarnya.

Wagub bilang tak perlu jurus khusus agar kredit usaha bisa maksimal. Pertama komitmen dan kedua kerja keras kabupaten kota.

"Saya melihat, kabupaten kota sosialisasinya belum maksimal soal KUR dan Ultra Mikro, padahal debitur potensial banyak," katanya.

Ia juga mengungkap, ada faktor debitur yang tidak bankable. Sebagian UMKM kesulitan ketika harus mengakses KUR Kecil Rp 100 juta ke atas yang harus ada agunan.

"Bank Himbara harus proaktif juga. Intinya, upaya pemerintah pusat ini harus dimanfaatkan," katanya.(*)

(Tribunmanado.co.id/Nelty Manamuri/Fernando Lumowa)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.