Rapat Paripurna DPRD Bitung Sulawesi Utara Bahas Tentang LKPJ, Hengky Honandar Sampaikan 8 Capaian

TRIBUNAMADO.CO.ID, BITUNG - DPRD Kota Bitung menggelar rapat paripurna di ruang sidang DPRD Bitung, Sulawesi Utara, Senin (3/4/2023).

Rapat paripurna membahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Bitung tabun 2023.

Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Bitung, IGN Rudy Theno.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Bitung, Aldo Ratungalo dan Wakil Ketua DPRD Bitung, Keegen Kojoh.

Di rapat paripurna itu, Hengky Honandar membacakan LKPJ Wali Kota Bitung yang berisi delapan pencapaian kerja Pemerintah Kota Bitung di 2 tahun berjalan.

Aldo Ratungalo pun memberikan tanggapannya.

"Jadi DPRD Bitung akan menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka DPRD akan membentuk panitia khusus DPRD Kota Bitung untuk membahas laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota Bitung tahun 2022," kata Aldo Ratungalo.

Pada kesempatan itu, dilakukan juga penandatanganan keputusan DPRD Kota Bitung tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kota Bitung untuk membahas LKPJ Wali Kota Bitung tahun 2022 yang disaksikan langsung oleh Hengky Honandar.

Berikut prestasi yang dipaparkan oleh Hengky Honandar.

1. Pemerintah Kota Bitung meraih penghargaan oleh Kementerian Keuangan RI atas keberhasilan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 11 kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Baca juga: Populer Artis: Isu soal Anak Mama Dedeh, Cakra Khan Ikut AGT hingga Nikita Mirzani Dilamar

Baca juga: Moeldoko Dituding AHY Berusaha Gagalkan Pencapresan Anies Baswedan Lewat PK

2. Penghargaan terbaik ke-3 kategori Kota dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dan terbaik ke 3 kategori Akses Aman Sanitasi dalam Penilaian Anugerah Sulawesi Utara Sensasional Award tahun 2022 oleh Gubernur Sulawesi Utara.

3. Penghargaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di pemerintahan daerah. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan melakukan pembinaan pelayanan publik berbasis HAM pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.