Jumat Curhat Polres Kotamobagu Mendapat Apresiasi dari Pemerintah Desa

Sementara DHKP PBB-P2 adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penyerahan SPPDT dan DHKP PBB-P2 serta Kartu Retribusi Sampah Tahun Anggaran 2023 ini berlansung di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Rabu (29/3/2023).

Dalam sambutannya Tatong Bara menyampaikan, Indikator kemampuan daerah tergantung pada kemampuan untuk membiaya operasioanal pemerintahan.

"Dan untuk menopang pemerintahan dibututuhkan anggaran. Di mana salah satunya adalah pendapatan asli daerah," terang Tatong Bara.

Kata Tatong Bara, salah satu yang harus mampu dikelola adalah pendapatan asli daerah yang didalamnya adalah PBB dan retribusi – retribusi lainnya yang sah.

"Tang telah memiliki payung hukum,” ujar Tatong Bara.

Tatong Bara juga meminta kepada seluruh Lurah dan Sangadi di Kota Kotamobagu agar dapat meningkatkan capaian PBB maupun retribusi termasuk mempercepat penyetoran PBB.

Kata Tatong Bara, dengan diterimana SPPDT Tahun 2023 ini, Lurah dan Sangadi segera menyusun rencana  penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Kemudian melakukan penyetoran dan membuat laporan realisasi terhadap pencapaian target PBB di desa dan kelurahan masing – masing.

Serta sekaligus menginventarisir  setiap permasalahan yang berkenaan dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

"Sehingga apa yang menjadi target capaian untuk pajak bumi dan bangunan  perdesaan dan perkotaan  di Kota Kotamobagu pada tahun 2023, akan dapat tercapai,” ujar Tatong Bara.

Diketahui, kegiatna ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kotamobagu Nasli Paputungan S.E, Pimpinan cabang BNI Kotamobagu Gracia Esther Karamoy.

Hadir pula Perwakilan PT. Bank SulutGo, para pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, para Camat, Lurah dan Sangadi se Kota Kotamobagu. 

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.