Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Minsel Sulawesi Utara

Bupati Minsel Hadir di Acara Malam Bacarita bersama Menkopolhukam RI Jelang Pemilu dan Pilkada 2024

Menkopolhukam RI menegaskan bahwa tak ada penundaan Pemilu. Bupati Minsel turut menyimak pernyataan tersebut.

Penulis: Manuel Mamoto | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.co.id/Dok. Dinas Kominfo Minsel
Bupati Minsel, Franky Donny Wongkar, hadir di Malam Bacarita bersama Menkopolhukam RI, Mahfud MD, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Kota Manado, Sabtu (18/3/ 2023).  

Manado dipilih sebagai lokasi penegasan pemilu tetap 2024 karena dinilai sebagai laboraturium pluralisme paling hebat di Indonesia.

"Dengan ini kita tutup rapat wacana pemilu tunda," katanya.

Mahfud menilai putusan PN Jakarta Pusat yang ingin menunda pemilu atas gugatan Partai Prima adalah salah kamar.

Sebut Mahfud, tidak semestinya hakim pengadilan negeri memutuskan perkara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ini salah kamar, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, jika ada perkara administrasi yang masuk pengadilan negeri wajib ditolak. Jika terlanjur diperkarakan hakim wajib memutuskan perkara itu dengan putusan tidak memenuhi ketentuan," katanya.

Baca juga: Cewek Manado Vita Sumual Bangga Penerbangan Manado - Jepang Dibuka, Cocok untuk yang Suka Travelling

Baca juga: Yayasan Dhamadhipa Manado Gelar Talk Show, Bhikkhuni Santini: Kemurahan Hati Harus Terus Dilakukan

Karena salah kamar, keputusan tersebut bisa diabaikan meskipun misalnya pihak KPU kalah banding lagi.

"Diabaikan saja," kata dia.

Dikatakan Mahfud, penyelengggaraan pemilu lima tahun sekali adalah amanat konstitusi.

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi dari apapun, termasuk putusan Mahkamah Agung.

"Kecuali oleh kekuatan pembuat konstitusi. Akan timbul problem hukum kalau mau dipaksakan. Sebab, harus ada pengubahan Undang-Undang Dasar (UUD) yang membutuhkan biaya lebih besar dibanding biaya penundaan pemilu,” jelas Mahfud.

Malam Bacarita dengan Menkopolhukam Mahfud MD bertema Menjaga Harmoni Kebhinnekaan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jalan 17 Agustus, Wanea, Manado, Sabtu (18/3/2023) malam.
Malam Bacarita dengan Menkopolhukam Mahfud MD bertema Menjaga Harmoni Kebhinnekaan untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Demokratis di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jalan 17 Agustus, Wanea, Manado, Sabtu (18/3/2023) malam. (Tribunmanado.co.id/Arthur Rompis)

Ungkap Mahfud, satu-satunya jalan menunda pemilu adalah dengan mengubah Undang-Undang Dasar.

Ini hal yang sangat berat.

"Oke pemilu nggak jadi, terus caranya bagaimana kalau ditunda? Bisa diubah Undang-Undang Dasar, nah mengubah Undang-undang Dasar itu ributnya biaya politik, biaya sosialnya, juga biaya uangnya itu juga, jauh lebih mahal daripada menunda pemilu. Coba bayangkan,” katanya.(*)

(Tribunmanado.co.id/Manuel Mamoto/Arthur Rompis)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved