Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Tajuk Tamu

Tak Ada Jaminan Gubernur Dipilih Langsung Rakyat akan Membawa Kemakmuran Daerah

Wacana gubernur dipilih oleh presiden masih menjadi polemik hingga kini. Berikut salah satu pendapat dari Ferry Liando.

Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Isvara Savitri
istimewa
Dr Ferry Liando 

Oleh: Pengamat Politik Unsrat, Ferry Liando

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ada empat sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Ada yang dipilih langsung oleh rakyat, ada yang diangkat pejabat diatasnya seperti wali kota di DKI jakarta.

Ada yang terpilih secara otomatis karena keistimewaan daerah seperti di Yogyakarta dan ada yang dipilih langsung namun atas persetujuan tokoh adat karena sifat kekhususan daerah seperti di Aceh dan Papua.

Dari empat sistem pemilihan itu, tidak menunjukan suatu perbedaan yang signifikan.

Apakah dipilih dan atau ditunjuk, kondisi daerahnya sama.

Bahkan ironinya, Gubernur Yogyakarta yang tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi sangat menonjol dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bertahun-tahun lamanya daerah itu berada di ranking pertama.

Hal itu mengindikasikan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dinilai baik.

Bahkan daerah itu selalu terbaik dalam hal kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Koordinator JPPR Kota Bitung Iqbal Lakue: Gubernur Ditunjuk Langsung Langgar Konstitusi

Baca juga: Viral di Media Sosial, Ada Mobil Terbakar di Jalan Tumpaan Minahasa Selatan Sulawesi Utara

Artinya, tidak ada jaminan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat secara otomatis suatu daerah menjadi lebih makmur. 

Sehingga dapat dimaklumi jika ada wacana bahwa proses pemilihan gubernur bisa saja hanya diangkat oleh presiden tanpa proses pemilihan secara langsung.

Sebab konstitusi juga menyebut bahwa gubernur adalah pejabat yang merupakan wakil pemerintah pusat yang di tempatkan di daerah. 

Kendala terbesar sistem pemerintahan daerah selama ini adalah pembagian kewenangan yang belum jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kedua level pemerintahan itu kerap memiliki urusan yang sama dalam bidang tertentu.

Pengamat Kepemiluan Nasional, Ferry Liando
Pengamat Kepemiluan Nasional, Ferry Liando (Fb Ferry Liando)
Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved