Samsat Bolsel Sulawesi Utara Target Pendapatan Pajak di Tahun 2023 Lebih dari Rp 7 Miliar

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLSEL - Samsat Bolaang Mongondow Selatan menargetkan tahun 2023 pendapatan pajak lebih dari Rp 7 miliar.

“Kurang lebih target tersebut sekitar Rp 7.900.896.817,” ujar Koordinator Samsat Pembantu Bolsel, Kaharudin Mokoginta, kepada Tribunmanado.co.id, Rabu (25/1/2023).

Kaharudin Mokoginta mengatakan, target 2023 beda dengan tahun 2022.

“Perbedaannya kurang lebih 300an lebih. Tahun 2022 itu Rp 7.567.830.343,” jelasnya.

Ia mengatakan, realisasi penerimaan Samsat Pembantu Bolsel tahun 2022 melebihi target.

“Realisasi capaian terhitung 3 Januari-30 Desember 2022 itu Rp 9.245.152.792. Ada ketambahan Rp 1 m lebih,” ucapnya.

Jika bulan Oktober 2023 Samsat Pusat hampir tercapai 100 persen, maka target akan ditambah.

“Kemarin tahun 2022 target Rp 7 M lebih. Karena sudah mau capai, maka ditambah Rp 1 M lebih menjadi Rp 9 M lebih,” tandasnya.

APBD Kota Bitung Sulawesi Utara Belum Bisa Dipakai, Berikut Tanggapan BKAD Bitung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bitung tahun 2023 belum dapat digunakan.

Baca juga: Viral Mahasiswi Meninggal Ditabrak Rombongan Pengawalan Pejabat di Cianjur, Kapolri Turun Tangan

Baca juga: APBD Kota Bitung Sulawesi Utara Belum Bisa Dipakai, Berikut Tanggapan BKAD Bitung

Adapun APBD tahun 2023 Kota Bitung, Sulawesi Utara, sekitar Rp 890.562.090.111.

Pasalnya, dari informasi yang berhasil di rangkum Tribunmanado.co.id dari sejumlah sumber, ada beberapa faktor penyebab hingga saat ini APBD Bitung 2023 belum bisa dipergunakan.

"Ada perangkat daerah yang lelet alias belum memasukkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rancangan anggaran kas SKPD ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung," kata sumber tersebut, Rabu (25/1/2023).

Padahal batas pemasukan data di hari Selasa (24/1/2023) dan Rabu (25/1/2023), dilanjutkan dengan verifikasi.

Namun, hingga kini masih ada perangkat daerah yang belum memasukkan.

Hingga kini, BKAD Bitung masih mengonfirmasi perangkat daerah yang belum memasukkan data.

Terkait dengan pemasukan rancangan DPA dan rancangan anggaran kas SKPD, pihak BKAD Bitung sudah terus menyosialisasikan.

BKAD Bitung saat dikonfirmasi terkait hal ini tidak menampik meski masih akan mengecek lagi perangkat daerah mana saja yang belum memberikan data.

"Ini masih sementara berproses," kata Kepala Bidang Anggaran BKAD Bitung, Fenny Tuange, di sela-sela rapat persiapan pelaksanaan Festival Tulude di SH Sarundajang Hall Kantor Wali Kota Bitung, Rabu (25/1/2023).

Ia juga menyentil, pada tahun 2022 ada perangkat daerah atau SKPD yang hingga penghujung tahun tidak memasukkan rancangan anggaran.

Baca juga: Harga HP Oppo A Series Terbaru di Januari 2023, Oppo A96, Oppo A77s, Oppo A16e, Mulai Rp 1 Jutaan

Baca juga: Sosok Patricia Gouw, Model Cantik, Korban Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dana KSP Indosurya

Di tempat terpisah, Sekretaris BKAD Bitung, Fernando Makagansa, menjelaskan terkait efek atau dampak yang akan terjadi ketika APBD lambat di pergunakan.

Pertama, dampaknya semua kegiatan di Pemerintah Kota Bitung khususnya di perangkat daerah akan terhambat.

"Selain itu, akan berimbas ke penyerapan, laporan ke pusat setiap triwulan akan berkurang dan dari aspek kinerja tidak baik ," jelas Fernado Makagansa, Rabu (25/1/2023).(*)

(Tribunmanado.co.id/Indra Lapa/Christian Wayongkere)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.