Segini Jumlah APBD 2022 Sulawesi Utara yang Tak Terserap, Dampaknya Untuk Masyarakat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Sulawesi Utara tak mampu menyerap seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

menurut perhitungan hanya sekitar 93 persen yang terserap dari total Rp 4,1 Triliun.

Itu artinya ada sekitar Rp 310 miliar yang tidak terserap atau tak digunakan.

Baca juga: APBD Sulawesi Utara 2022 Rp 310 Miliar tak Terserap, Steve Kepel Bina Pengelola Keuangan Pemprov

Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Steve Kepel.(ryo noor/tribun manado)

Secara persentase memang hanya 7 persen, namun jumlahnya rupanya tergolong besar.

Sangat besar juga pengaruhnya terhadap masyarakat Sulawesi Utara.

Anggaran tersebut harusnya terserap untuk pembangunan Sulawesi Utara.

langkah cepat pun diambil oleh Pemprov Sulut, dengan melakukan evaluasi.

Baca juga: Realisasi APBD Sulawesi Utara Catat Silpa Rp 3,1, ini Penjelasan Ditjen Perbendaharaan

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve Kepel pun langsung mengumpulkan para pengelola keuangan semua perangkat daerah Pemprov di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jumat (13/1/2022)

Mereka terdiri dari PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu.

Rapat yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut ini Rapat Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Ada sekitar 7 persen tidak terserap atau sekitar Rp 310 miliar belum tersalur," kata Sekprov Steve Kepel.

Baca juga: Segini APBD Minahasa Sulawesi Utara yang Belum Terserap, Digenjot Hingga Akhir Bulan

Dana yang tidak tersalur ini sangat besar dan memberikan efek terhadap ekonomi Sulut.

"Jadi mempengaruhi ekonomi di Sulut dan berpengaruh terhadap inflasi," kata Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulut.

Ia pun memberi catatan kepada Kepala Perangkat daerah, bendahara, PPK, dan bendahara pembantu.

"Kepala SKPD jangan ada lagi keterlambatan kontrak. Sistem sudah baku. Yang terus diulang setiap tahun. Sementara yang berubah regulasi tambahan," ujarnya Mantan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Sulut.

Ia meminta agar masing-masing perangkat daerah membuat perencanaan dan administrasi keuangan secara matang.

" Sehingga Januari sudah lelang dan Februari sudah mulai fisik. Jangan ada lagi perencanaan tiga bulan," ujarnya.

Perencanaan 3 bulan maksudnya lelang dan fisik baru dimulai 3 bulan sesudah tahun anggaran berjalan.

Sekprov Steve Kepel mengingatkan pejabat yang menerima kepercayaan spesial yang diberikan kepala daerah harus menjalankan dengan baik.

Adapun saat melakukan pembinaan terhadap pengelola Keuangan, Steve Kepel didampingi didampingi Asisten Administrasi Umum Fransiskus Manumpil, dan Kepala BKAD Femmy Suluh.

Sebelumya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan, Kemendagri sebenarnya memberikan solusi agar kondisi tersebut tidak terus berulang, salah satunya melalui skema pengadaan dini.

“Pemda dapat melakukan pengadaan dini atas barang/jasa yang dapat dimulai pada Juli dan Agustus di tahun anggaran sebelumnya,” ujar Eks Penjabat Gubernur Sulawesi Utara ini.

Skema tersebut dijelaskan Agus Fatoni, telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bahkan, lanjut dia, Kemendagri bersama LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Menurut Fatoni, pada Tahun 2023 sebenarnya daerah dapat melakukan pengadaan dini pada Juli- Agustus di Tahun Anggaran 2022 saat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah ditetapkan.

Bahkan daerah juga sudah bisa menetapkan pemenang lelang. Misalnya lelang barang/jasa tahun anggaran 2023 yang dapat dilakukan pada Juli - Agustus 2022.

Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan langkah dan strategi pemda dalam meningkatkan realisasi belanja APBD tahun anggaran berjalan dan periode mendatang. (ryo)