Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

HUT PDIP

Megawati Soekarnoputri Akan Beri Kejutan dalam HUT PDIP ke-50, Ini Sejarah Terbentuknya PDIP

Apa kejutan Megawati Soekarnoputri di momen HUT PDIP ke-50? simak juga sejarah terbentuknya PDIP berikut ini.

Editor: Tirza Ponto
Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha
Megawati Soekarnoputri Akan Beri Kejutan dalam HUT PDIP ke-50, Ini Sejarah Terbentuknya PDIP 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tanggal 10 Januari 2023 diperingati sebagai HUT PDIP ke-50.

HUT PDIP ke-50 tersebut akan digelar di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Pada momen HUT PDIP ini, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan disebut-sebut akan menyampaikan suatu hal yang mengejutkan.

Tetapi belum ada yang dapat menebak kejutan tersebut.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan mengusung Joko Widodo sebagai Calon Presiden tahun 2019. BIRO PERS SETPRES
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan mengusung Joko Widodo sebagai Calon Presiden tahun 2019. BIRO PERS SETPRES (Biro Pers Setpres/Laily Rachev)

Baca juga: HUT ke 50 PDIP, Pengamat Politik Asal Sulawesi Utara Jerry Massie: Buktikan Partainya Wong Cilik

Namun jika benar Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan sosok calon presiden PDIP, ada tradisi khusus yang biasa dilakukan.

Dikutip dari Tribunnews.com, Megawati diketahui terbiasa berziarah ke makam Soekarno di Blitar sebelum mengambil keputusan penting.

Taukah kamu mengenai asal usul PDIP?

Sejarah PDIP ini berawal dari Ir. Soekarno yang mendirikan Partai Nasional Indoneisa (PNI) pada 4 Juli 1927, yang kemudian digabungkan dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristien Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Kelima partai tersebut dinamai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973 dan hingga kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan.

Melansir laman pdiperjuangan, perjalanan PDIP tehalang oleh konflik-konflik internal dan intervensi dari pemerintahan.

Saat terjadinya konflik, anak kedua Ir. Soekarno yang bernama Megawati Soekarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (ketum).

Namun, pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Soeharto tidak menyetujui dan menerbitkan larangan untuk mendukung Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB), 2-6 Desember 1993, di Asrama Haji Sukolio, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan dari pemerintah itupun berbalik terbalik dengan keinginan dari peserta KLB.

Kemudian, secara de facto Megawati Soekarnoputri dinobatkan menjadi ketua umum DPP PDI periode 1993-1998.

Pada Musyawarah Nasional di Jakarta, 22-23 Desember 1993, nama Megawati Soekarnoputri dipastikan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan secara de jure.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved