Ketua Umum Parpol Merapat ke Istana, Sinyal Reshuffle Makin Dimatangkan Pak Presiden

Dia menegaskan, bahwa PPP siap jika diminta untuk menyiapkan kader yang akan dimasukan ke dalam Kabinet menteri. Namun, ia juga menegaskan bahwa partainya juga siap jika tak diminta oleh Presiden.

Menurut dia, hal terpenting saat ini bagimana bisa menghadirkan politik kebangsaan.

"Sebagai partai politik anggota koalisi PPP pada prinsipnya siap ditugaskan ataupun siap tidak ditugaskan," kata dia.

"Karena bagi PPP, politik kebangsaan itu yang terpenting. Soal jabatan kan sarana, media untuk mengabdi kepada bangsa," jelasnya.

Siapa yang Akan Dicopot?

Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapa pun yang akan diganti nanti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut.

“Kalau nanti ada menteri yang diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih. Jangan marah, jangan dongkol karena waktu Anda sudah sampai di sini saja,” kata Ngabalin.

Menteri-menteri dari NasDem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada tiga menteri dari partai tersebut yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menkominfo Johnny G Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai NasDem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi.

"Monggo kerso, artinya silakan saja," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi kepada Tribunnews.com, Jumat (6/1/ 2023).

Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju, termasuk NasDem, harus siap direshuffle dari kabinet.

Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet merubah kabinet adalah hal prerogatif presiden," ujar Johnny.

Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya membantu presiden. Maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden.

"Secara pribadi apa lagi, kita di sini sebagai pembantu presiden melaksanakan kebijakan dan arahan presiden ya itu sepenuhnya ada pada presiden," jelasnya.