Ahli Hukum Sebut Ferdy Sambo Tak Bisa Dipidana Atas Kasus Penembakan Brigadir J, Ini Penjelasannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terdakwa Ferdy Sambo dinilai tak bisa dipidana atas kasus penembakan Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu.

Hal itu dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana dari Universitas Hassanudin, Said Karim.

Said Karim menyebut Ferdy Sambo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kasus tersebut.

Hal itu merujuk atas singgungan kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Febri Diansyah soal perintah 'hajar' yang diklaim disalahartikan oleh Bharada Richard Eliezer alias Bharada E dengan menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Pernyataan tersebut diungkapkan saat Said Karim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023).

Diketahui, Said Karim menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dalam persidangan tersebut.

"Bagaimana kalau dalam sebuah situasi pihak yang menganjurkan atau penganjur ini sebenernya anjurannya berbeda dengan yang dilaksanakan, pelaksana miss interpretasi atau miss persepsi dalam menerima anjuran dari pihak penganjur,

misalnya yang dianjurkan adalah 'hajar' tetapi yang dilakukan adalah menembak sehingga mengakibatkan matinya seseorang, mohon saudara ahli jelaskan?" tanya Febri kepada Said Karim.

"Dalam situasi penganjur menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan, katakanlah dia menganjurkan untuk memukul ya, tapi ternyata kemudian karena yang bersangkutan yang disuruh itu pelaku peserta memiliki senjata api dia tidak memukul malah langsung dia tembak,

dia tembak lagi biasanya kan orang menembak berkualifikasi mulai dari kaki, dia akan menembak langsung ke daerah yang mematikan," jawab Said.

Baca juga: Ibadah Natal Unsrat, Prof Berty Sompie Ingatkan Pentingnya Saling Melayani dan Mengasihi

"Tapi dia langsung menembak pada bagian yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia, mungkin daerah perut atau jantung dan memang sasaran mematikan," sambung Said.

Menurut Said, konsekuensi hukum soal adanya perbedaan tindakan untuk perintah yang disalahartikan oleh orang yang diberi perintah, maka pemberi perintah dalam hal ini tidak bisa dipidana.

"Jadi dalam hal yang seperti ini menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pidana terhadap perbuatan yang tidak dia anjurkan, tidak bisa," ungkap Said.

Selanjutnya, Said menerangkan pertanggungjawaban itu hanya bisa diberikan kepada penerima perintah yang mensalahartikan perintah tersebut.

"Jadi kalau toh misalnya pelaku peserta melakukan itu dia salah tafsir atau melampaui batas yang dianjurkan maka kalau ada akibat yang muncul atau resiko hukum yang muncul itu adalah tanggungjawab orang sebagai pelaku peserta yang melakukannya yang menerima anjuran tersebut," tuturnya.