Jokowi Memberi Signal Reshuffle Kabinet Segera: Minta Semua Menunggu

"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, memprediksi reshuffle menteri bakal diumumkan Presiden Jokowi pada awal tahun 2023.

Apalagi, baru-baru ini, terdapat pertemuan Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, beberapa hari lalu.

Menurut Prayitno, siapapun yang diundang ke Istana di tengah isu reshuffle, pasti dikaitkan perombakan kabinet.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat, pada Senin pagi, (2/1/2023). (Sekretariat Presiden)
Adi Prayitno menilai, pertemuan Ketua DPC PDIP Kota Solo dengan Jokowi merupakan sinyal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Kehadiran FX Rudy ke Istana pastinya dilegacy untuk menegaskan bahwa akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat ini dan sangat mungkin Pak Rudy akan masuk nominasi sebagai kandidat menteri," kata Adi saat ditemui Tribunnews.com di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

"Ini kan semacam kode bahwa nanti siapapun yang diundang ke istana dalam waktu dekat ini di tengah isu reshuffle pasti akan dikaitkan dengan reshuffle yang terus berhembus itu," imbuhnya.

Respons PKB dan PPP soal Isu Reshuffle Kabinet

Diberitakan Tribunnews.com, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai wajar jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Menurutnya, perombakan kabinet oleh Jokowi merupakan hak Presiden.

"Misalnya pak presiden tinggal dua tahunan ya misalnya tinggal tiga bulan beliau mau reshuffle kabinetnya itu sah-sah saja, apalagi sekarang masih dua tahun," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).

Huda menambahkan, termasuk bila ada pertimbangan politik di balik urgensi reshuffle.

"Tapi sekali lagi saya tegaskan ya, kalau misalnya pertimbangan politis semata, menurut saya sah-sah saja," ucapnya.

Huda menegaskan, posisi para menteri di kabinet merupakan jabatan politik yang bertugas pembantu presiden.

Oleh sebab itu, kata Huda, Presiden yang paling tahu bantuan apa yang paling tepat dibutuhkan.