Waketum NasDem: Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden. Apa Masalahnya Buat Kami?

"Jika melihat situasi politik, bukan tidak mungkin reshuffle menyasar kader NasDem mengingat Jokowi banyak tunjukkan ketidaksukaan pada NasDem pasca deklarasikan Anies," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat kemarin.

Dedi menganggap secara politik menteri dari Partai NasDem berpeluang dicopot, namun di sisi lain sebetulnya banyak yang layak diganti.

"Secara politik NasDem berpeluang, tetapi dari sisi kinerja menteri yang lain pun banyak yang layak diganti," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini beberapa menteri yang dianggap tidak perform seperti Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menpora Zainudin Amali, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Jokowi memang punya hak lakukan bongkar pasang kabinet, saat ini ada beberapa kementerian yang memang tidak perform, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, Menpora hingga Menaker," imbuhnya.

Adapun Jokowi memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

“Mungkin,” kata Jokowi setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat.

Hanya saja, Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

Publik Setuju Lakukan Reshuffle

Sementara, dalam temuan Lembaga survei Charta Politika mengungkapkan sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Jokowi melakukan reshuffle.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.