Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sangihe Sulawesi Utara

Operasi Patuh Samrat 2022 Digelar di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, Nihil Tilang Banyak Teguran

Hingga saat ini belum ada pengendara yang terkena tilang dalam Operasi Patuh Samrat 2022 di Sangihe. Polisi kebanyakan masih menegur para pengendara.

Penulis: Nelty Manamuri | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.co.id/HO
Operasi Patuh Samrat 2022 di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Operasi Patuh Samrat yang sudah dilaksanakan sejak Kamis (8/12/2022), di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sudah memasuki hari ke-6.

Hingga saat ini masih belum ada pelanggar yang ditilang.

Kasat Lantas Polres Sangihe, Iptu M Erza Nasution, menyebutkan operasi kali ini akan menyasar berbagai pelanggar.

Di antaranya kendaraan tanpa TNKB serta kendaraan yang dicurigai terlibat laka dan pidana.

"Adapun beberapa sasaran pada Operasi Samrat nantinya adalah kendaraan tanpa TNKB, kendaraan yang dicurigai terlibat laka dan pidana, pengendara berboncengan tiga, pengendaran mabuk, pengendara di bawah umur dan pengendara ugal-ugalan atau balap liar," ucap Iptu M Erza Nasution, Selasa(13/12/2022).

Ia mengatakan bahwa kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas juga punya kewajiban meminimalisir tindak pidana kejahatan kendaraan bermotor, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pengendara dengan pengaruh minuman keras (miras), dan kendaraan dengan menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar.

Dirinya juga mengimbau agar pengendara segera melengkapi surat-surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan sesuai aturan yang berlaku agar aman dalam perjalanan.

"Kita memberikan teguran khusus bagi yang pada saat ditemukan melanggar dan membawa surat-surat. Kalau yang tidak membawa surat-surat kendaraan kita amankan dan pengendara agar membawa surat-surat kepemilikan yang sah biar keluar kendaraan," kata Iptu M Erza Nasution.

Lanjutnya,Khusus kendaraan racing dengan tidak memasang TNKB akan diamankan.

"Untuk tilang nihil, tapi banyak di teguran saja," kunci dia.

Baca juga: Gempa Terkini Bali Sore Ini Selasa 13 Desember 2022, Info BMKG Magnitudo 5.2 SR

Baca juga: Dinas PMPTSP Bitung: Terima Kasih Wali Kota Bitung, Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Jadi Kabupaten Peduli HAM, Pemkab Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Terima Penghargaan

Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan, menghadiri dan menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kemenkumham yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, Menteri Kemenkumham, Wakil Menteri Kemenkumham, Menteri Agraria, serta gubernur dan bupati/wali kota peduli HAM.

Menteri Kemenkuham, Yasonna Laoly, menjelaskan acara tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022 dengan tema Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang.

"Hak setiap manusia adalah sama, baik martabat, kebebasan, dan keadilan serta Hak Asasi Manusia menjadi amanat yang tidak terpisahkan," ucap Yasonna Laoly pada acara penghargaan, Senin (12/12/2022) di Jakarta.

Kemenkuham memberikan penghargaan ke beberapa pihak yang turut serta mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM (P5HAM).

Pemkab Sangihe penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kemenkumham.
Pemkab Sangihe penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kemenkumham. (Tribunmanado.co.id/HO)

Peringatan Hari HAM Sedunia pada tahun 2022 memberikan beberapa penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang dianggap mampu dalam memajukan HAM, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan untuk enam menteri dan pimpinan tinggi lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM.

Kemudian 10 gubernur sebagai pembina kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia, dua gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM, 72 bupati/wali kota untuk kabupaten/kota peduli HAM, tujuh bupati/wali kota yang mengimplementasikan pelayanan publik berbasis HAM, dan satu pemerintah daerah yang responsif terhadap isu HAM global.

Kemudian 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan 10 Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM.

Baca juga: Gempa di Bali Selasa 13 Desember 2022, Pusat Guncangan Berada di Darat, Info BMKG Magnitudonya

Baca juga: Memperebutkan Piala Bupati, Pemkab Minahasa Gelar Kejuaraan Pacuan Kuda dan Roda Sapi di Tompaso 

Tamuntuan saat menghadiri acara tersebut didampingi staf khusus bupati, asisten pemerintahan, serta kesra dan kabag hukum.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved