Tokoh Anti Korupsi Sulawesi Utara Magdalena Wullur: Korupsi Itu Karena Tidak Punya Integritas

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - 9 Desember merupakan peringatan hari anti Korupsi se dunia. 

Momentum hari anti Korupsi ini, kerap dihubungkan dan dikaitkan ke sejumlah pemerhati maupun penggiat anti Korupsi mengajak seluruh elemen untuk melakukan pencegahan, edukasi tidak korupsi dan lainnya.

Seperti program Tribun BakuDapa, yang mengangkat topik Perkuat Budaya Anti Korupsi, Wujudkan Sulawesi Utara atau Sulut Bersih?

Dalam bincang-bincang yang dipandu Host Aswin Lumintang Jurnalis Tribun Manado, menghadirkan dua narasumber, Risat Sanger Ketua Garda Tipikor Indonesia ( GTI ) Wilayah Sulut dan DR Magdalena Wullur SE MM Penyuluh Anti Korupsi Tersertifikasi KPK. 

Menurut DR Magdalena Wullur SE MM, hal paling berat di pemerintah adalah hulu dan hilir.

Hulunya ketika dalam pemerintah kepala daerahnya, tak terelakkan punya janji politik ke konstituen dan ketika kampanya ada sponsor membantu.

Setelah menang, wajib membayar. Tidak cukup pakai uang pribadi, karena ada kepala daerah ketika mencalonkan diri kekayaan berkurang.

Di lain pihak terpola, ketika jadi kepala daerah harus membayar coast politik yang dikeluarkan dibayarkan dengan proyek sebagai bentuk balas jasa dan balas budi.

Dengan kondisi itu kepala daerah mulai goyang.

Ada juga yang tidak seperti di atas, tapi harus bangun integritas sebagai kepala daerag bahwa saat memimpin pemerintahan ada coast yang harus di keluarkan.

Seperti ketika ada bencana alam, permintaan ini itu sementara uang tidak ada sehingga pakai uang pribadi tapi habis dan datang oknum kepala Dinas menawarkan pakai saja uangnya.

Akhirnya karena terjepit mengambil uang itu, dengan begitu pasti ada bergenig bahwa si pemberi pinjaman uang akan tetap kepala dinas, dan akan mengambil lebih dari uang yang dipinjamkan.

“Saat ditanyakan kenapa pakai uang itu, kepala dinas bilang itu karena walikota, bupati, gubernur dan wakil gubernur yang minta atau pejabat diatasnya,” kata DR Magdalena Wullur SE MM.

Lanjut Konsultan RPJMD rensra renja dan proses perencanaan lainnya diperkuat dengan kompetensi penganggaran dan keuangan.

Dengan pola itu awalnya kompromi atas hal itu akhirnya terkontaminasi hingga berujung kerugian keuangan negara.