Kepala Desa di Gorontalo Kompak Tolak Penyaluran Dana Desa Via Bank Sulutgo, Disebut Ingkar Janji

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah desa di Provinsi Gorontalo ramai-ramai melakukan protes.

Namun mereka menyuarakan protes mereka melalui media sosial.

Protes mereka terkait dengan penyaluran dana desa.

Baca juga: Pemdes Tabilaa Bolsel Sulawesi Utara Serahkan BLT Dana Desa Kepada Ratusan Keluarga Penerima Manfaat

Potret kantor Bank SulutGo Cabang Limboto, Kabupaten Gorontalo.(TribunGorontalo.com/gmaps)

Mereka menolak Dana Desa disalurkan melalui Bank Sulutgo.

Kabar penolakan tersebut  Dibagikan oleh para Asosiasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Gorontalo.

Seruannya berupa “Tolak BSG Sebagai Penyalur Dana Desa” viral di media sosial.

Bank Sulutgo dianggap membohongi mereka, khususnya saat pencairan dana desa.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Utara Anjurkan Warga Minahasa Selatan Ternak Ayam Kampung, Bisa Pakai Dana Desa

Ada beberapa alasan yang disampaikan. Tidak cuma Asosiasi BPD sebetulnya.

Sebab, Asosiasi Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Gorontalo juga meminta hal yang sama. 

Menurut Riyon Ali, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Gorontalo, penolakan terhadap Bank SulutGo (BSG) adalah imbas dari kekecewaan para kades setempat. 

Aspirasi seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Gorontalo kata dia, adalah meminta pemerintah kabupaten membatalkan penunjukan Bank SulutGo sebagai penyalur dana desa.

Baca juga: 10 Desa di Kepulauan Talaud Sulawesi Utara Jadi Bidikan Polisi, Pengelolaan Dana Desa Dievaluasi

Para kades katanya menyesalkan BSG yang ingkar janji. Saat sosialisasi awal, BSG katanya menjanjikan loket khusus kades yang mengurusi dana desa. Artinya, tidak ikut antre seperti nasabah reguler. 

“Namun hingga saat ini BSG tidak menyediakan hal  yang dijanjikan sebelumnya, sehingga kepala desa dan bendahara desa harus ikut antrean bersama nasabah umum BSG,” tegas Riyon Ali dalam laporan tertulis, Jumat (2/12/2022).

Paling krusial kata Riyon, kantor pelayanan BSG yang tidak selalu ada di setiap daerah terpencil. Itu keluhan kades katanya. 

Apalagi hal-hal ribet lainnya. Misalnya ketika kades berhalangan hadir mendampingi bendahara desa, petugas BSG biasa tidak akan mau mencairkan dana desa. 

“Walaupun bendahara desa telah membawa serta seluruh dokumen sebagai syarat pencairan antara lain cek bank dan surat permohonan pencairan yang telah ditandatangan oleh kepada desa,” cerita Riyon.

Pihak BSG tetap tak akan mencairkan dana desa, bahkan ketika petugas itu harus menghubungi langsung kades melalui panggilan telepon video (video call). 

“(video call) tidak berlaku, dan pihak bank tetap meminta kehadiran kepala desa,” kata Riyon.

Saat ini, TribunGorontalo.com meminta petinggi BSG di Kabupaten Gorontalo untuk menanggapi keluhan para kedes tersebut. Petinggi BSG yang dihubungi meminta waktu untuk menyelesaikan meeting virtualnya terlebih dahulu, lalu merespon penolaka para kades. 

Jumlah Dana Desa Gorontalo

Seperti diberitakan TribunGorontalo.com sebelumnya, sedikitnya dana sebesar Rp 525 miliar akan dikucurkan untuk 657 desa Se-Gorontalo pada 2023 nanti. 

Jika dilihat, dana desa ini lebih rendah dari tahun 2022 yang berjumlah Rp 563 miliar. Artinya, pemerintah pusat memotong dana desa hampir Rp 38 miliar.

Hal itu seperti yang disampaikan penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer di acara temu kades se-Provinsi Gorontalo di Asrama Haji, Rabu (9/11/2022). 

“Anggaran dana desa terinformasi sedikit menurun dari tahun 2022, yakni berjumlah kurang lebih dari Rp525 miliar. Di mana arah kebijakan Menteri Keuangan untuk fokus penggunaan dana desa tahun 2023 disinkronkan pengalokasiannya dengan prioritas nasional, utamanya untuk program pemulihan ekonomi.” kata Hamka. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribungorontalo.com