Dianggap Cukup, Tak Ada Gaji yang Disengketakan dalam 1 Tahun Terakhir di Bolmong Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLMONG - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 3.485.000.

Di beberapa wilayah, sering kali buruh melakukan demo karena UMP dan UMK dinilai tidak menyejahterakan.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri, tak ada sengketa kasus soal gaji baik jumlah dan tidak dibayar dalam satu tahun terakhir.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bolmong, Dedy Ruswandi Mokodongan.

"Dalam satu tahun terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak ada kasus soal gaji yang disengketakan, " ucapnya.

Hal ini dikarenakan upah yang diterima para buruh masih sesuai dengan kebutuhan.

"Iya salah satu faktor tidak adanya kasus soal gaji yang disengketakan ini karena kebutuhan ekonomi para buruh masih sesuai dengan UMK," tambahnya.

Dedy Ruswandi Mokodongan melanjutkan, biasanya kasus-kasus seperti ini terjadi antara pengusaha dan buruh.

"Kalau UMP dan UMK kebanyakan antara pemilik perusahaan dan karyawannya, namun di Bolmong hingga saat ini belum ada laporan soal gaji yang disengketakan pengusaha dan buruh," tandasnya.

Ranperda APBD Tahun 2023 Bolmong Sulawesi Utara Sah Jadi Perda

Baca juga: Harga HP Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, Xiaomi Hingga Realme Mulai dari Rp 5 Juta Hingga Rp 10 Jutaan

Baca juga: Gempa di Bengkulu Kamis 1 Desember 2022, Info BMKG Gempa di Laut Skala 5,3

DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat paripurna Ranperda APBD menjadi Perda tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna itu berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bolmong, Rabu (30/11) malam.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling, didampingi dua Wakil Ketua DPRD Bolmong, yakni Sultan Manggabarani dan Sukron Mamonto.

Selain itu dihadiri Pejabat (Pj) Bupati Bolmong, Limi Mokodompit; Sekda Bolmong, Tahlis Gallang; para asisten; dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Bolmong.