Presiden Jokowi Dinilai Enggan Ikuti Perintah dari PDIP soal Capres 2024, Ini Kata Pengamat

Terkait tips agar dapat terus menang, Presiden berseloroh. Ia mengatakan tips tersebut bila diceritakan akan memakan waktu yang panjang.

“Tadi Pak Hary Tanoe menyampaikan tipsnya apa, kalau cerita akan panjang sekali, silahkan bapak Ibu yang ingin tahu tips datang ke saya bawa gula dan teh,” pungkasnya.

Jokowi panen kritik

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Pilpres 2024 sepertinya jatah Prabowo Subianto memantik sejumlah kritikan.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai dukungan Jokowi kepada Prabowo, melanggar etik.

Hal ini karena lontaran Jokowi tersebut menunjukkan semacam dukungan pada calon presiden berikutnya. 

"Tentu saja sangat melanggar etik. Karena perkataannya jelas menunjukkan semacam endorsement pada calon presiden berikutnya," kata Bivitri. 

Diberitakan Tribunnews.com, ia juga menambahkan, banyak respons dari elite partai yang mengatakan tindakan tersebut hanya sekadar basa-basi.

Namun, jelas Bivitri, di situ lah letak etik bagi penyelenggara negara.

Dalam berkomentar, bagi seorang penyelenggara negara, ada batas-batas etiknya.

Sebab ucapan ini bakal berpengaruh pada situasi politik bahkan kebijakan. 

"Memang ada sebagian yang pasti akan bilang itu hanya basa basi. Tapi justru di situ letak etik bagi penyelenggara negara, dalam keseharian, dalam berkomentar, ada batas-batas etik yang tinggi," ujar Bivitri.

"Karena setiap perkataan seorang penyelenggara negara, apalagi presiden, bisa berpengaruh pada situasi politik, bahkan kebijakan," tambahnya. 

Lebih lanjut, dalam hal perkataan Jokowi ke Prabowo, Bivitri menjelaskan hal tersebut bisa saja kelihatan remeh, tapi ada dua konteks makna di baliknya.

"Pertama dalam negosiasi politik yang sekarang ini tengah dilakukan. Kedua kebijakan yang mungkin harus atau akan diambil terkait dengan putusan MK mengenai menteri yang nyapres atau nyaleg," tegasnya.