Ini yang Dilakukan Wali Kota Maurits Mantiri, Terkait Pengendalian Inflasi di Bitung Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pengendalian Inflasi terus menjadi atensi pemerintah pusat hingga daerah.

Wujud atensi terhadap pengendalian inflasi, pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendageri) Tito Karnavian, Senin (31/10/2022).

Rakor pengendalin Inflasi tersebut diikuti secara Virtual oleh Wali kota Bitung Maurits Mantiri, Forkopimda dan kepala perangkat daerah terkait di ruang kerja Walikota Bitung.

Keesokan harinya, Walikota menyampaikan poin penting yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor Pengendalian Inflasi.

Kata Tito, sebulan terakhir kita mengalami kenaikan angka inflasi.

Walaupun masih relatif landai, Angka masih di 5,95 persen.

Bukan untuk menakut-nakuti namun untuk antisipasi agar tidak terjadi krisis/ inflasi bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga daerah.

Melihat beberapa negara di benua Eropa terutama yg mengalami krisis dan inflasi yang sangat tinggi.

“Dalam Rakor tersebut, ada penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai data perubahan harga komoditi. Lalu dari badan Pangan Nasional mengenai intervensi apa yang dilakukan Badan Pangan, serta Kementrian Perdagangan, tren apa yang sedang naik dan intervensi apa yg dilakukan menteri perdagangan, serta intervensi apa yang dilakukan Menteri Pertanian dan saran apa yang perlu dilakukan oleh daerah,” kata Wali kota Bitung Maurits Mantiri, Selasa (1/11/2022).

Pihak BPS dalam penjelasannya, terkait upaya mitigasi tentang kebijakan yang akan diambil, maka kita memerlukan data yang paling relevan.

Kata BPS, Kita mencoba mendeteksi perubahan harga yang ada di kabupaten kota.

Jadi pantauan harga kita akan kita pantau untuk 20 komoditas terpilih dan kita sepakati untuk mendagri dan lain sebagainya.

Kenaikan harga minggu lalu beras di 32 provinsi menyumbang kenaikan harga di semua provinsi.

Kemudian minyak goreng di 32 provinsi dan gula pasir 29 provinsi.

Mengenai pangan, minyak goreng menjadi penyumbang kenaikan harga di kabupaten/kota. Lalu beras, gula pasir, dan telur ayam ras.