Sulawesi Utara
Anggota DPRD Sulawesi Utara Nick Lomban Desak Pemprov Anggarkan Dana Dukung Pelaksanaan Perda
Anggota DPD Sulawesi Utara meminta Pemprov menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Perda Bantuan Hukum Masyarakat dan Perda Penyandang Disabilitas.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Isvara Savitri
Padahal sebagai advokat, pemberi bantuan hukum seharusnya mengawasi kinerja dan anggaran pemerintah agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Meski begitu, Ferly mengapresiasi adanya terobosan dari pemerintah daerah terkait pendanaan dalam proses bantuan hukum.
"Adanya terobosan dari daerah ini tentu kita harus menghargai dan mengapresiasi," kata Ferley.
Ferley juga menyebut persoalan lain terkait bantuan hukum, yakni adanya pembatasan terkait jumlah lembaga bantuan hukum yang mendapat verifikasi faktual dan sertifikasi dari pemerintah.
Baca juga: Resep Serta Cara Membuat Sop Konro Khas Makassar, Gurih, Daging Empuk
Baca juga: CHORD Gitar dan Lirik Lagu Atlantis - Seafret, Viral di TikTok
Kata dia, di Manado sendiri hanya ada sembilan LBH yang diberi legitimasi melalui verifikasi dan sertifikasi.(*)