Siap Sangka, Aplikasi Digital Layanan Publik Belum Lolos Sertifikasi Keamanan. Ini Penjelasannya

Ia menyatakan, BSSN sudah menelusuri beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk penyelenggara sistem elektronik (PSE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

"BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," kata Ariandi menambahkan.

Baca juga: Siapa Sangka, Motivasi Bjorka Bobol Data Lembaga Negara Karena Bantu Teman WNI yang Tak Diakui

Aksi Bjorka Berlanjut

Kendati demikian, aksi peretasan Bjorka justru berlanjut setelah ia membobol dokumen surat menyurat Jokowi.

Pada akhir pekan lalu, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat yakni Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Dosen Ilmu Komputer Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Rosihan Ari Yuana mengatakan, Bjorka menunjukkan celah-celah keamanan dari sistem digital sejumlah website pemerintah.

Menurut Rosihan, Bjorka menunjukkan bahwa lemahnya keamanan sistem digital yang ada di Indonesia, khususnya aplikasi-aplikasi yang dimiliki pemerintah.

"Sebagai seorang hacker, tentu memang sudah menjadi profesinya untuk mencari dan menunjukkan celah-celah keamanan dari sebuah sistem digital," ujar Rosihan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu.

Oleh karena itu, menurut dia, seharusnya pemerintah peduli sejak awal membangun sistem digital yang kuat.

"Membuat sistem digital itu tidak hanya asal jadi, namun lemah di keamanan datanya, apalagi ini adalah data layanan publik," lanjut dia.

Rosihan mengatakan, apabila benar terjadi peretasan data publik, Pemerintah harus mengakui keteledorannya, dan sigap untuk mengevaluasi semua sistem digital yang ada.

Tidak hanya evaluasi di sisi aplikasi, namun juga evaluasi dari sisi keamanan perangkat keras, dan juga keamanan networkingnya.

"Seharusnya jadi bahan evaluasi. Dalam waktu dekat, pemerintah harus segera berkonsultasi dengan para pakar keamanan digital, langkah apa yang harus dilakukan," ujar Rosihan.

"Kalau perlu setiap aplikasi digital yang akan digunakan oleh layanan publik perlu lolos sertifikasi keamanannya," imbuh dia. (*)

Telah ternit do Kompas.com