Sosok Suharso Monoarfa, Dicopot dari Ketum PPP, Berikut Perjalanan Kariernya . .

Menurut Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan, mahkamah partai sepakat dengan usulan pimpinan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Proses tersebut, berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

“Menghasilkan ketetapan memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H. Muhammad Mardiono sebagai PLT (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025,” kata Usman pada Jumat (2/9/2022) dan Sabtu (3/9/2022) di Bogor, dilansir Kompas.com.

Melalui keterangannya, Usman menyebut, pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso pada 30 Agustus 2022.

Menurutnya, para pimpinan majelis berkesimpulan telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan masyarakat Indonesia, yang merupakan pemilih dan simpatisan PPP.

PPP Serahkan Berkas Pergantian Ketua Umum Baru ke Kemenkumham

Diberitakan Tribunnews.com, kini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa (6/9/2022).

Plt Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono dan jajaran elite partai berlambang Kakbah membawa sejumlah berkas.

Sebagaimana diketahui, PPP telah memberhentikan Suharso Monoarfa dari Ketua Umum.

"Hari ini saya bersama-sama dengan Pak Wakil ketua Umum dan Wakil Sekjen atau dengan para ketua wilayah yang lain menyampaikan berkas-berkas permohonan perubahan di susunan kepengurusan PPP, khusus terkait dengan ketua Umum," ucap Mardiono di kantor Kemenkumham Jakarta.

Mardiono menyebut, penyerahan berkas susunan kepengurusan baru di PPP itu merupakan kewajiban konstitusi setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan.

Tahapan itu, kata Mardiono, dijalankan dari mulai keputusan rapat Majelis hingga Mahkamah Partai dan diputuskan dalam Mukernas yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 September 2022 di Banten.

"Ini adalah kewajiban konstitusi kita bahwa partai telah melakukan proses-proses. Setelah itu selesai maka hari ini kita mendapatkan amanah itu untuk menyampaikan ke Kemnenkumham atas dokumen proses-proses itu," jelas Mardiono.

"Dan diterima langsung oleh dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan kemudian akan dilakukan verifikasi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang partai politik," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Fransiskus Adhiyuda Prasetia, TribunnewsWiki.com/Saradita Oktaviani, Kompas.com)

Telah tayang di: Tribunnews.com

https://m.tribunnews.com/nasional/2022/09/07/perjalanan-karier-suharso-monoarfa-jadi-politisi-ppp-dan-menteri-ppn-kini-dicopot-dari-ketum-ppp?page=all