Terkait Kenaikan Harga BBM, Ini Kata Pengamat Sosial dan Hukum Vebry Haryadi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kebijakan Presiden Jokowi dengan menaikkan harga BBM bersubsidi akan membebankan rakyat.

Pengamat Sosial dan Hukum Sulawesi Utara, Vebry Tri Haryadi menilai apapun alasan dari pemerintah, terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN baik mengalihkan subsidi BBM hingga mengalami penyesuaian jelas berdampak luas kepada masyarakat. 

Pasalnya meskipun pemerintah memberikan atau menjanjikan untuk memberikan dana kompensasi kenaikan BBM termasuk bantuan langsung, namun tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan tepat sasaran kepada masyarakat.

"Kenaikan BBM akan menimbulkan gejolak sosial seperti naiknya barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya. Hal ini tentu akan membebani rakyat. Tidak terbayangkan, Indonesia yang merupakan negara penghasil kekayaan alam yang berlimpah termasuk minyak, ternyata tidak dapat dinikmati rakyat dan harus menerima kenyataan bahwa harga BBM harus naik," ungkap Haryadi Sabtu (3/9/2022).

Seharusnya Vebry menyebut pembatasan BBM subsidi paling efektif pada saat ini adalah menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar.
 
"Di luar sepeda motor dan kendaraan umum, konsumen harus menggunakan Pertamax ke atas. Pembatasan itu, selain efektif juga lebih mudah diterapkan di semua SPBU. Itu lebih bijak yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Belum dampak inflasi jelas akan naik," terangnya.

Menurutnya kriteria sepeda motor dan kendaraan umum yang berhak menggunakan BBM subsidi segera saja dimasukan ke dalam Perpres tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagai dasar hukumnya. (Ren) 

• Harga BBM Subsidi Naik, Pelayanan di SPBU Dihentikan Sementara, Begini Penjelasan Pertamina

• Antri di SPBU, Sejumlah Sopir di Manado Sulawesi Utara Mengaku Tak Tahu Harga BBM Naik